Foto: Pegawai berjalan dibawah layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (6/8/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat pengawasan penggunaan dana dari hasil penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Inarno Djajadi mengatakan,hal itu terkait dengan penyempurnaan regulasi.
Inarno mengungkapkan, OJK telah melakukan kajian tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO dalam rangka menyempurnakan pengaturan yang sudah ada di POJK 30/POJK.04/2015.
“Beberapa hal terkait penyempurnaan regulasi antara lain terkait keterbukaan informasi pada laporan realisasi penggunaan dana yang lebih rinci termasuk penggunaan dana di level entitas anak,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9).
Selain itu juga diatur keselarasan rincian penggunaan dana antara prospektus dengan realisasinya. “Perbaikan regulasi juga akan dilakukan terkait prosedur perubahan penggunaan dana,” pungkasnya.
OJK mencatat penghimpunan dana pasar modal Indonesia sebesar Rp 135,25 triliun per Agustus 2024, dengan nilai penawaran umum mencapai Rp135,25 triliun.
Kapitalisasi pasar modal tercatat senilai Rp13.114 triliun atau naik 6,29 persen month-to-date (mtd) dan 12,34 persen year-to-date (ytd), dengan non-resident mencatatkan net buy sebesar Rp28,77 triliun mtd atau Rp27,73 triliun ytd.
Foto: Presiden Joko Widodo saat menjadi inspektur upacara memperingati HUT RI ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
“Memang sebagian sudah siap tapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap, termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul,” ujar Jokowi selepas meresmikan Flyover Djuanda, penggantian sembilan jembatan callender hamilton, dan 11 ruas jalan daerah sepanjang 66 kilometer di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).
Namun demikian, Jokowi memastikan akan terus berkunjung ke IKN untuk memastikan agar perencanaan sesuai dengan target. “Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah,” katanya.
“Karena menyangkut pindah, apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap. Kalau apartemennya siap, apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya ini perlu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, pembangunan IKN merupakan sebuah ekosistem besar. “Di mana nanti kita harapkan nanti betul-betul interaksi di antara masyarakat, di antara warga yang tinggal di IKN betul-betul sebuah komunitas yang hidup, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain,” ujarnya.
Salah satu legenda adalah harta karun di lautan Belitung yang berasal dari tragedi karamnya kapal asal Arab yang menuju China. Kapal tersebut membawa 70.000 keramik asal China. Meski tenggelam di lautan RI, keramik tersebut dijual oleh perusahaan asing senilai US$ 32 juta atau Rp492 M dan kini disimpan di Singapura.
Bagaimana kisahnya?
Ditemukan Penyelam RI
Alkisah pada 1998, seorang penyelam tradisional sedang berenang di perairan Belitung. Saat menyelam di kedalaman 17-18 meter di bawah permukaan laut, penyelam itu menemukan mangkuk, guci, dan kendi yang tak pernah diketahui dari mana.
Alhasil, penyelam tersebut melaporkan temuannya kepada pihak terkait. Dari sini diketahui bahwa temuan tersebut bukan barang biasa, melainkan harta karun dari masa kuno. Tepatnya dari tahun 838 Masehi atau 1.163 tahun sebelumnya atau era Dinasti Tang yang berasal dari Provinsi Hunan, China.
Sejak penemuan penyelam tersebut banyak orang mengira di dasar perairan Belitung terdapat harta karun tak terkira. Namun, belum ada yang mampu mencari sampai akhirnya dilakukan pada 1999.
Menurut paparan Michael Flecker dalam A Ninth-Century Arab or Indian Shipwreck in Indonesia (2001), penyelam tersebut menjual posisi koordinat temuan kepada perusahaan asal Jerman, Seabed Explorations GBR.
Sebagai catatan, perusahaan tersebut memegang lisensi survei dan penggalian yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Artinya, Seabed Explorations GBR sah mengangkut harta karun dari bumi Indonesia.
Maka, setelah ditemukan, terungkap lagi tabir harta karun lebih dalam. Ternyata, temuan penyelam sangat sedikit sebab perusahaan berhasil mengangkut 70.000 keramik asal China. Ini belum menghitung perak, guci, hingga kepingan emas.
Jejak Kapal Arab
Secara kontekstual, penemuan harta karun juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai jalur transportasi global ribuan tahun lalu. Michael Flecker menyebut harta tersebut berasal dari Kapal Arab yang melintasi perairan Nusantara pada abad ke-8 Masehi.
Kapal tersebut memiliki panjang 15,3 meter dan mampu menampung ribuan ton muatan. Saat direkonstruksi, konon kapal tersebut berangkat dari Afrika menuju China atau sebaliknya. Hanya saja, tak diketahui pasti kenapa kapal tersebut berada di perairan Belitung yang sangat jauh dari jalur pelayaran Global.
Ketika di perairan Belitung, kapal bertabrakan dengan karang-karang hingga tenggelam berserta muatannya. Sejarah kemudian mencatat muatan kapal Arab tersebut menjadi penemuan arkeologi bawah air terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Namanya, Belitung wreck.
Hanya saja, seluruh penemuan tersebut tak jadi milik Indonesia.
Laku Terjual Rp492 M
Pada 2005, seluruh temuan dari Kapal Arab yang tenggelam di laut Indonesia kemudian dijual ke lembaga pecinta keramik di Singapura. Seluruhnya laku terjual dengan harga luar biasa fantastis, yakni US$ 32 juta atau setara Rp492 M pada masa kini.
Seluruh keuntungan tersebut jatuh ke tangan Seabed Explorations GBR. Ketika ini terjadi pemerintah Indonesia protes. Sebab, jika mengacu pada perjanjian, maka keuntungan harta karun dibagi dua, antara pengusaha dan pemerintah.
Namun, dalam kasus harta karun Kapal Arab, pemerintah tidak dapat apa-apa. Belakangan, setelah negosiasi, pemerintah hanya dapat jatah keuntungan US$ 2,5 juta atau Rp33 Miliar, tak sampai sepersepuluhnya. Sedangkan, Rp459 miliar jadi keuntungan perusahaan tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan, sepengetahuannya 80% penikmat BBM solar adalah truk-truk industri. Hal ini disebabkan kurangnya monitoring di daerah-daerah industri tersebut.
“Karena truk-truk industri itu banyak tersebar di daerah, yang mana monitoringnya itu memang membutuhkan perhatian khusus di sana. Karena bagaimana kita ketahui, banyak di antara truk-truk itu adalah truk-truk yang bekerja di bidang pertambangan, di bidang perkebunan, yang memang menyedot banyak sekali BBM solar bersubsidi,” ujar Eddy kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Rabu (4/9/2024).
Atas hal itu, ia meminta pengguna BBM subsidi untuk segera diperketat bahkan penggunaannya bisa dibatasi. Ini dilakukan supaya penggunaan BBM subsidi seperti solar bisa ditekan.
“Saya kira pembatasan itu harus dilakukan, baik itu Pertalite yang digunakan oleh masyarakat umum, terutama rumah tangga, kemudian juga yang 80% pengguna daripada solar bersubsidi itu adalah mobil-mobil yang bergerak di bidang industri,” imbuh Eddy.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pelaksanaan BBM subsidi tepat sasaran pada 1 Oktober dapat diberlakukan.
“Memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu, dikutip Senin (02/09/2024).
Setidaknya, ada beberapa kategori kendaraan yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi. Salah satunya, yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC).
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, mobil bensin dengan kapasitas mesin (CC) di atas 1.400 CC tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite. Sementara, mobil diesel dengan kapasitas mesin diatas 2.000 CC tidak diperbolehkan lagi menggunakan Solar subsidi.
Foto: Paus Fransiskus menyampaikan pidatonya selama pertemuan dengan otoritas Indonesia, masyarakat sipil, dan korps diplomatik, selama kunjungan apostoliknya ke Asia, di Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu, 4 September 2024. (AP/Willy Kurniawan)
“(saya) mendengar bahwa keluarga-keluarga (di Indonesia) masih memiliki 3-4 anak ini sebuah contoh yang bagus bagi negara (lain). Karena banyak negara tidak tidak lagi mau memiliki anak tetapi memiliki hewan peliharaan seperti kucing,” kata Paus via terjemahan siaran Sekretariat Presiden, Rabu (4/9/2024).
Mendengar hal itu sontak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa tamu undangan tertawa tipis. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tersenyum.
Dalam kesempatan itu Paus juga menyinggung mengenai ketegangan dan kekerasan yang timbul di banyak negara karena yang berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu. Dengan memaksakan visi mereka bahkan dalam hal yang seharusnya diserahkan kepada otonomi individu-individu atau kelompok yang berkaitan.
Pemimpin negara Vatikan ini juga menyinggung sebagian besar umat manusia yang terpinggirkan yang menjalani hidup tanpa sarana yang bermartabat hingga perlindungan dari ketimpangan sosial. Hal itu menurutnya juga memicu konflik yang parah.
“Akibatnya, sebagian besar umat manusia terpinggirkan, tanpa sarana untuk menjalani hidup yang bermartabat dan tanpa perlindungan dari ketimpangan sosial yang serius dan bertumbuh, yang memicu konflik-konflik yang parah,” ujarnya.
Foto: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Kementerian PPN/Bapenas, Vivi Yulaswati saat sesi wawancara di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati mengatakan, para ilmuwan dari Integovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pernah memperkirakan bahwa suhu bumi akan naik setidaknya 1,5 derajat celcius pada 2100.
Namun, saat ini suhu bumi sudah naik sekitar 1,3 derajat celcius. Padahal, jarak antara tahun 2024 sampai 2100 masih cukup jauh.
“Berarti ini alarm buat kita semua mengupayakan supaya kenaikan itu bisa ditahan atau bahkan bisa diturunkan,” kata dia dalam Special Interview bersama CNBC Indonesia di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, ditulis Senin (2/9/2024).
Ada banyak upaya yang dapat ditempuh tiap negara untuk meminimalisir risiko bahkan hingga mencegah laju kenaikan suhu bumi. Di antaranya adalah percepatan dekarboninasi industri, misalnya dengan memasang peralatan-peralatan cleaner di berbagai pabrik. Selain itu, penguatan proses bisnis ramah lingkungan yang tidak menghasilkan emisi karbon yang besar.
Pemanfaatan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi secara masif juga dilakukan untuk mengurangi emisi karbon dan menghasilkan langit yang lebih biru. Selain itu, upaya pelestarian hutan dan menjaga ekosistem tumbuhan mangrove juga mesti terus digerakkan.
Masing-masing individu masyarakat juga bisa berkontribusi mencegah kenaikan suhu bumi seperti tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke laut, hingga mengurangi penggunaan plastik dalam aktivitas sehari-hari.
Lantas, Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 dapat menjadi sarana bagi tiap peserta untuk berbagi pengalaman menanggulangi ancaman pemanasan global.
Sebagai contoh, Indonesia ingin berbagi informasi bahwa negara ini sudah memiliki kerangka ekonomi biru. Indonesia juga sudah menjalin dengan kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk pengembangan kerangka ekonomi biru.
Pemerintah Indonesia juga memiliki rencana aksi strategis terkait optimalisasi ekonomi sirkular demi lingkungan hidup yang lebih baik pada masa mendatang. Indonesia juga hendak berbagi pengalaman terkait pendanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
“Contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi merupakan pembelajaran yang baik untuk kita kolaborasikan lebih lanjut dengan negara-negara lain. Kolaborasi ini tentunya juga akan mempercepat target SDGs,” pungkas dia.
Foto: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Kementerian PPN/Bapenas, Vivi Yulaswati saat sesi wawancara di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Sebagai informasi, ekonomi biru adalah konsep pembangunan berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut yang dapat menciptakan nilai tambah pada rantai pasok baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati mengatakan, Indonesia diberkahi oleh wilayah yang luas, di mana dua per tiga wilayah negara ini adalah perairan laut. Laut dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia pada masa depan.
Terdapat dua pilar terkait pemanfaatan laut sebagai bagian implementasi ekonomi biru. Pilar pertama berkaitan dengan penguatan sektor tradisional yang telah dikembangkan sejak dulu, seperti budidaya perikanan laut. Praktik budidaya perikanan ini pun masih bisa dikembangkan mengikuti perubahan zaman.
“Kita dapat modernisasi dan juga tentunya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan,” kata Vivi dalam Special Interview bersama CNBC Indonesia di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, ditulis Senin (2/9/2024).
Indonesia juga dapat mengembangkan pilar kedua yang berkaitan dengan industri baru. Pilar ini dapat meliputi pengembangan bioteknologi, penambangan di laut, hingga optimalisasi sumber energi terbarukan yang ada di laut seperti gelombang ombak.
“Tentunya ini banyak sekali riset yang diperlukan dan pendanaan atau investasi untuk mendukung ekonomi biru ini,” tandasnya.
“Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam keterangan resmi, Sabtu (31/8/2024).
Bahkan Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code
“Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober- November 2024,” ujar Heppy.
Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg).
Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.
“Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,” imbau Heppy.
Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat Pertalite masyarakat dapat mengunjungi website subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2019 ada 57,33 juta penduduk Indonesia dalam kelompok kelas menengah. Sementara di 2024, angka itu merosot menjadi 47,85 juta penduduk.
Berdasarkan hitungan Bank Dunia, kelompok kelas menengah di memiliki rentang pengeluaran 3,5 sampai 17 kali di atas garis kemiskinan. Data BPS menerjemahkannya ke pengeluaran Rp 2,04 juta hingga Rp 9,90 juta per kapita per bulan.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan kelas menengah di Indonesia makin rentan turun kelas dalam 10 tahun terakhir. Salah satunya juga dipicu pandemi Covid-19 yang dimulai pada 2020 lalu.
Fenomena penurunan kelompok kelas menengah di Indonesia turut disorot media asing. Channel News Asia menulis artikel berjudul ‘Indonesia’s middle class population shrinks by close to 9,5 million people, experts warn further drop’ (Populasi kelas menengah Indonesia merosot hampir 9,5 juta orang, pakar beri peringatan penurunan lebih jauh).
Channel News Asia mengutip beberapa analis menuliskan penyebab merosotnya populasi kelas menengah di Indonesia tak cuma ditengarai efek Covid-19.
“Beberapa faktor lainnya termasuk fundamental ekonomi nasional yang lemah, kebijakan pemerintah yang memberatkan, serta tidak adanya jaring pengaman sosial yang kuat,” tertera pada laporan Channel News Asia, dikutip Sabtu (31/8/2024).
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios), mengatakan lemahnya kinerja sektor manufaktur merupakan faktor signifikan menyusutnya kelas menengah.
Alhasil, fenomena PHK massal menghantui warga Indonesia. Hal ini lantas beregek pula pada penurunan pangsa pasar industri terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sejak awal tahun 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memperkirakan PHK di sektor manufaktur padat karya dapat berdampak pada 100.000 orang.
Bhima menambahkan, salah satu kebijakan pemerintah yang makin membebani daya beli masyarakat adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang mulai berlaku pada 1 April 2022.
Kenaikan PPN itu berkontribusi pada melambungnya harga eceran. Lalu, lanjut Bhima yang dikutip Channel News Asia, situasi biaya hidup yang makin tinggi diperburuk kurangnya jaring pengaman sosial bagi kelas menengah.
Pasalnya, fokus utama pemerintah adalah penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
Senada dengan itu, ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (Core) mengatakan penting bagi pemerintah untuk mulai menyediakan bantuan keuangan bagi segmen kelas menengah rentan.
“Baik dalam bentuk bantuan tunai atau subsidi, (bantuan ini) dapat diberikan kepada (penduduk) kelas menengah dan kelas menengah rentan. Jika tidak, tren penurunan kelas menengah akan terus berlanjut,” kata Yusuf.
Upaya Pemerintahan Jokowi Bantu Kelas Menengah
Channel News Asia turut mengutip omongan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut segmen kelas menengah dan kelas menengah rentan berkontribusi terhadap 66,6% total populasi di Indonesia.
Airlangga menyebut dua segmen ini menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, Airlangga menekankan pentingnya memperkuat daya beli masyarakat miskin dan kelas menengah, serta yang lebih penting kelas menengah rentan.
Untuk mendukung kelas menengah, Airlangga mengatakan pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif. Antara lain melalui program perlindungan sosial, insentif perpajakan, program Prakerja, serta skema Kredit Usaha Rakyat.
Salah satu insentif pajak yang menonjol, kata Airlangga, adalah rencana pemerintah memberikan kembali keringanan pajak penuh atas pembelian properti senilai hingga Rp 5 miliar rupiah di semester kedua 2024.
Kebijakan ini, yang mencakup biaya pajak pertambahan nilai hingga Rp 2 miliar dari harga properti yang memenuhi syarat, sebelumnya telah dikurangi dengan potongan harga 50% setelah cakupan penuh berakhir pada bulan Juni lalu.
Airlangga mengatakan perubahan kebijakan tersebut bertujuan menggenjot daya beli kelas menengah dan telah disetujui Presiden Joko Widodo.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan pihaknya terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat. Salah satunya dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code.
“Untuk itu, Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengidentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite,” ujar Heppy dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8/2024).
Menurut Heppy, sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas.
“Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar bbm subsidi bisa tepat sasaran, antara lain pengaturan titik titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah keatas, di luar daerah industri,” kata Heppy.
Adapun, agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat.
“Kami terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave 1 yakni Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,”ujar Heppy.
