Foto: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Kementerian PPN/Bapenas, Vivi Yulaswati saat sesi wawancara di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Sebagai informasi, ekonomi biru adalah konsep pembangunan berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut yang dapat menciptakan nilai tambah pada rantai pasok baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati mengatakan, Indonesia diberkahi oleh wilayah yang luas, di mana dua per tiga wilayah negara ini adalah perairan laut. Laut dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia pada masa depan.
Terdapat dua pilar terkait pemanfaatan laut sebagai bagian implementasi ekonomi biru. Pilar pertama berkaitan dengan penguatan sektor tradisional yang telah dikembangkan sejak dulu, seperti budidaya perikanan laut. Praktik budidaya perikanan ini pun masih bisa dikembangkan mengikuti perubahan zaman.
“Kita dapat modernisasi dan juga tentunya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan,” kata Vivi dalam Special Interview bersama CNBC Indonesia di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, ditulis Senin (2/9/2024).
Indonesia juga dapat mengembangkan pilar kedua yang berkaitan dengan industri baru. Pilar ini dapat meliputi pengembangan bioteknologi, penambangan di laut, hingga optimalisasi sumber energi terbarukan yang ada di laut seperti gelombang ombak.
“Tentunya ini banyak sekali riset yang diperlukan dan pendanaan atau investasi untuk mendukung ekonomi biru ini,” tandasnya.
“Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam keterangan resmi, Sabtu (31/8/2024).
Bahkan Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code
“Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober- November 2024,” ujar Heppy.
Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg).
Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.
“Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,” imbau Heppy.
Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat Pertalite masyarakat dapat mengunjungi website subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2019 ada 57,33 juta penduduk Indonesia dalam kelompok kelas menengah. Sementara di 2024, angka itu merosot menjadi 47,85 juta penduduk.
Berdasarkan hitungan Bank Dunia, kelompok kelas menengah di memiliki rentang pengeluaran 3,5 sampai 17 kali di atas garis kemiskinan. Data BPS menerjemahkannya ke pengeluaran Rp 2,04 juta hingga Rp 9,90 juta per kapita per bulan.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan kelas menengah di Indonesia makin rentan turun kelas dalam 10 tahun terakhir. Salah satunya juga dipicu pandemi Covid-19 yang dimulai pada 2020 lalu.
Fenomena penurunan kelompok kelas menengah di Indonesia turut disorot media asing. Channel News Asia menulis artikel berjudul ‘Indonesia’s middle class population shrinks by close to 9,5 million people, experts warn further drop’ (Populasi kelas menengah Indonesia merosot hampir 9,5 juta orang, pakar beri peringatan penurunan lebih jauh).
Channel News Asia mengutip beberapa analis menuliskan penyebab merosotnya populasi kelas menengah di Indonesia tak cuma ditengarai efek Covid-19.
“Beberapa faktor lainnya termasuk fundamental ekonomi nasional yang lemah, kebijakan pemerintah yang memberatkan, serta tidak adanya jaring pengaman sosial yang kuat,” tertera pada laporan Channel News Asia, dikutip Sabtu (31/8/2024).
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios), mengatakan lemahnya kinerja sektor manufaktur merupakan faktor signifikan menyusutnya kelas menengah.
Alhasil, fenomena PHK massal menghantui warga Indonesia. Hal ini lantas beregek pula pada penurunan pangsa pasar industri terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sejak awal tahun 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memperkirakan PHK di sektor manufaktur padat karya dapat berdampak pada 100.000 orang.
Bhima menambahkan, salah satu kebijakan pemerintah yang makin membebani daya beli masyarakat adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang mulai berlaku pada 1 April 2022.
Kenaikan PPN itu berkontribusi pada melambungnya harga eceran. Lalu, lanjut Bhima yang dikutip Channel News Asia, situasi biaya hidup yang makin tinggi diperburuk kurangnya jaring pengaman sosial bagi kelas menengah.
Pasalnya, fokus utama pemerintah adalah penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
Senada dengan itu, ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (Core) mengatakan penting bagi pemerintah untuk mulai menyediakan bantuan keuangan bagi segmen kelas menengah rentan.
“Baik dalam bentuk bantuan tunai atau subsidi, (bantuan ini) dapat diberikan kepada (penduduk) kelas menengah dan kelas menengah rentan. Jika tidak, tren penurunan kelas menengah akan terus berlanjut,” kata Yusuf.
Upaya Pemerintahan Jokowi Bantu Kelas Menengah
Channel News Asia turut mengutip omongan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut segmen kelas menengah dan kelas menengah rentan berkontribusi terhadap 66,6% total populasi di Indonesia.
Airlangga menyebut dua segmen ini menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, Airlangga menekankan pentingnya memperkuat daya beli masyarakat miskin dan kelas menengah, serta yang lebih penting kelas menengah rentan.
Untuk mendukung kelas menengah, Airlangga mengatakan pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif. Antara lain melalui program perlindungan sosial, insentif perpajakan, program Prakerja, serta skema Kredit Usaha Rakyat.
Salah satu insentif pajak yang menonjol, kata Airlangga, adalah rencana pemerintah memberikan kembali keringanan pajak penuh atas pembelian properti senilai hingga Rp 5 miliar rupiah di semester kedua 2024.
Kebijakan ini, yang mencakup biaya pajak pertambahan nilai hingga Rp 2 miliar dari harga properti yang memenuhi syarat, sebelumnya telah dikurangi dengan potongan harga 50% setelah cakupan penuh berakhir pada bulan Juni lalu.
Airlangga mengatakan perubahan kebijakan tersebut bertujuan menggenjot daya beli kelas menengah dan telah disetujui Presiden Joko Widodo.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan pihaknya terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat. Salah satunya dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code.
“Untuk itu, Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengidentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite,” ujar Heppy dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8/2024).
Menurut Heppy, sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas.
“Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar bbm subsidi bisa tepat sasaran, antara lain pengaturan titik titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah keatas, di luar daerah industri,” kata Heppy.
Adapun, agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat.
“Kami terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave 1 yakni Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,”ujar Heppy.
Dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba Rp 29,90 triliun hingga akhir Triwulan II 2024. Hasil tersebut ditopang oleh penyaluran kredit yang tembus mencapai Rp 1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20% year on year (yoy).
Adapun segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp 1.095,64 triliun. Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat 9,54% yoy menjadi sebesar Rp 1.977,37 triliun.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pertumbuhan kredit yang selektif dan prudent membuat Perseroan mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.
“Rasio Loan at Risk (LAR) tercatat membaik atau turun, dari semula 14,94% pada akhir Triwulan II 2023 menjadi 12,00% pada akhir Triwulan II 2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) berada di kisaran 3,05% dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60%,” ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8/2024).
Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh 11,61% yoy menjadi sebesar Rp1.389,66 triliun. Di mana dana murah atau CASA (Tabungan dan Giro) masih mendominasi struktur DPK BRI, dengan porsi CASA mencapai 63,17% dari total DPK BRI.
Melayani Masyarakat Lebih Luas Dengan Konsep Hybrid Bank
Sunarso menambahkan BRI terus berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat melalui strategi hybrid bank. Di antaranya adalah dengan adanya AgenBRILink dan super app BRImo.
“Hingga akhir Juli 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di 62 ribu desa. Jumlah tersebut tercatat telah meng-cover lebih dari 80% dari total desa di Indonesia. Adapun volume transaksi AgenBRILink selama Januari-Juli 2024 telah mencapai sebesar Rp899 triliun,” imbuh Sunarso.
Di sisi lain, Perseroan juga terus memperkuat ekosistem super app BRImo. Hingga akhir Juni 2024 tercatat BRImo telah digunakan oleh lebih dari 35,2 jut
Sunarso menjelaskan BRI sendiri memiliki dua strategi untuk tumbuh secara berkelanjutan di masa mendatang. Pertama menaikkelaskan nasabah eksisting dengan berbagai program-program pemberdayaan dan pendampingan.
Strategi kedua adalah mencari sumber pertumbuhan baru. Dalam hal ini dengan menyasar segmen ultra mikro melalui Holding Ultra Mikro (UMi) bersama Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian.
“Setelah 3 tahun terbentuk, Holding Ultra telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa,” kata dia.
Hingga akhir Triwulan II 2024, Holding UMi telah berhasil melayani 176 juta nasabah simpanan dan mengintegrasikan lebih dari 36,1 juta nasabah peminjam dengan outstanding kredit dan pembiayaan mencapai Rp 622,3 triliun, atau tumbuh 7,7% secara yoy.
“Kontribusi PNM dan Pegadaian terhadap total pinjaman dan pembiayaan mikro BRI Group menjadi sebesar 20,3% atau meningkat dari sebelumnya 18,7% pada periode Triwulan II tahun lalu,” ungkapnya.
“Dengan fundamental keuangan yang baik, serta kemampuan BRI melayani masyarakat yang semakin luas, ditambah dengan adanya sumber pertumbuhan baru dari holding ultra mikro, BRI optimistis dapat terus menorehkan kinerja positif dan berkelanjutan,” pungkas Sunarso.
Vyacheslav Volodin, ketua majelis rendah parlemen Duma Negara Rusia, mengatakan bahwa Washington melalui Prancis, berusaha untuk mengendalikan Telegram. Namun ia tak memberikan bukti yang mendukung pernyataannya.
“Telegram adalah salah satu dari sedikit dan sekaligus platform Internet terbesar yang tidak dapat dipengaruhi oleh Amerika Serikat,” kata Volodin dalam sebuah unggahan pada Selasa (27/8/2024), seperti dikutip Reuters.
“Menjelang pemilihan presiden AS, penting bagi (Presiden Joe) Biden untuk mengendalikan Telegram.”
Durov, pengusaha kelahiran Rusia, ditangkap di Prancis pada akhir pekan lalu. Jaksa penuntut Prancis pada Senin mengatakan ia ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan atas kejahatan yang terkait dengan pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan di platform tersebut.
Gedung Putih belum mengomentari penangkapan Durov. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa penangkapan itu “sama sekali bukan keputusan politik.”
Sementara itu, Kremlin pada Senin mengatakan belum melihat adanya tuduhan resmi Prancis terhadap Durov.
Aplikasi Telegram terenkripsi, yang berbasis di Dubai, memiliki hampir 1 miliar pengguna dan sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet.
Setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Telegram telah menjadi sumber utama konten yang tidak difilter – dan terkadang grafis dan menyesatkan – dari kedua belah pihak tentang perang dan politik seputar konflik tersebut.
Platform tersebut telah menjadi apa yang oleh beberapa analis disebut sebagai “medan perang virtual” untuk perang tersebut, yang banyak digunakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pejabatnya, serta pemerintah Rusia.
Foto: Rapat Komisi VII DPR RI raker dengan Menteri ESDM RI. (Tangkapan layar youtube)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara mengenai pertambangan ilegal yang ada di Indonesia. Bagi Bahlil, untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal itu diperlukan kesadaran semua pihak (kesadaran kolektif), mulai dari pemerintah, DPR RI, masyarakat dan aparat penegak hukum.
“Terkait dengan illegal mining, kita akan buat forum khusus untuk berdiskusi, seperti Focus Group Discussion (FGD) agar konsumsinya terbatas. Saya akan bongkar saja karena saya mantan pengusaha jadi aga sedikit tahu,” ujar Bahlil menjawab pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR di Jakarta, dikutip Selasa (27/8/2024).
Bahlil menegaskan kegiatan pertambangan ilegal sangat merugikan masyarakat dan negara sehingga diperlukan konsensus bersama. “Tetap saya harus sepakat dengan Bapak dan Ibu (anggota Komisi VII) semua. Ini menjadi konsensus dan keinginan kita bersama kalau kita ingin melakukan perubahan pada negara,” lanjut Bahlil.
Penyelesaian pertambangan ilegal ini, ditegaskan Bahlil, memerlukan kesadaran semua pihak, termasuk aparat enegak hukum. “Ilegall mining ini sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan selesai kalau ini tidak menjadi kesadaran kolektif terutama pada kami (pemerintah), yang ada di sini (DPR RI), dan aparat penegak hukum karena ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya komit kita akan selesaikan,” pungkas Bahlil.
Terkait dengan pertambangan ilegal, Komisi VII DPR RI sepakat untuk membentuk Direktorat Jenderal Baru dengan nama Ditjen Penegakan Hukum atau Ditjen Gakum. “Kementerian ESDM itu sudah selayaknya mempunyai lembaga penegakan hukum, seperti di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ucap Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto masih di acara yang sama.
Menurut Sugeng, Ditjen Gakum sangat diperlukan kementerian ESDM karena jika Kementerian ESDM mempunyai badan penegak hukum akan memiliki otoritas penuh untuk menindak tegas pelanggar hukum.
“Konsep Ditjen Gakum ini sudah sampai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Hukum dan HAM. Cuma saat itu suasana tarik menarik dan akhirnya tidak jadi,” ungkap Sugeng.
Lebih lanjut, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Minerba Bambang Suswantono mengatakan, Kementerian ESDM sudah lama mengajukan penambahan Ditjen baru ini ke Menpan RB dan hingga sekarang belum terealisasi.
“Kita mengusulkan upaya lain bukan dengan membuat Dirjen baru, tetapi upaya untuk penegakan hukum. Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM pada masa Mahfud MD dan kita sudah membuat draf tentang “Satgas Penegakan Hukum Sektor ESDM” yang terdiri dari empat bidang, pertama Satgas Penegakan Hukum Illegal Mining dengan Ditjen Minerba sebagai leading sektornya, kemudian illegal drilling dengan leading sektornya Ditjen Migas, ketiga, distribusi bahan bakar dengan Kepala BPH Migas sebagai leading sektornya dan yang keempat atau yang terakhir pencurian listrik dengan leading sektornya Ditjen Gatrik,” pungkas Bambang.
Foto: Fasilitas Penerima Gas atau On Shore Receiving Facilites (ORF) Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 1 di Tambak Rejo, Semarang, Jawa Tengah, yang dioperasikan PT Pertamina Gas (Pertagas). (Dok. Pertagas)
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya sudah melakukan analisis perihal harga jual gas dari jargas dengan harga jual LPG tabung non subsidi.
Dadan menyebutkan, harga jual gas dari jargas bisa lebih murah dibandingkan dengan harga jual LPG tabung non subsidi. “Kita sudah analisa kalau dengan harga gas yang sekarang itu, (harga gas jargas) ke masyarakat itu lebih mahal dari pada LPG 3 kg (subsidi). Tapi lebih murah sebetulnya daripada LPG yang komersial (non subsidi),” jelas Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Namun demikian, dia menyebut, dengan harga gas di hulu US$ 4,72 per MMBTU, harga gas untuk jargas memang masih lebih mahal dibandingkan harga jual LPG bersubsidi per kilo gramnya.
“Tapi kalau dengan harga US$ 4,72 (per MMBTU) yang sekarang, itu harganya masih di atas harga per kilonya LPG yang subsidi,” tambahnya.
Oleh karena itu, pihaknya kini tengah mengkaji skema agar harga gas untuk jargas bisa lebih kompetitif bagi masyarakat, khususnya konsumen LPG bersubsidi.
“Kita lagi ngitung. Ya oke kalau itu besaran mana subsidinya. Kalau kita menyediakan subsidi untuk LPG, kan bisa dihitung per kilonya sekian. Atau kita mau subsidi ke hulu yang gasnya, sehingga penerimaan dari KKKS-nya kan tidak boleh turun,” imbuhnya.
Namun yang pasti, Dadan mengatakan, untuk bisa memperluas jargas di Indonesia, diperlukan pembangunan infrastrukturnya terlebih dahulu.
Untuk diketahui, Menteri ESDM saat itu dijabat oleh Arifin Tasrif pernah menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya menggenjot penggunaan sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Salah satunya melalui pemberian subsidi.
Menurut Arifin, saat ini pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi di sektor hulu untuk penggunaan jargas rumah tangga, sehingga tidak mengganggu daya beli masyarakat.
“Kita lagi mengolah kebijakan bagaimana harga gas bumi itu bisa murah. Sehingga memang masyarakat penerima jargas di rumah itu juga daya belinya tidak terganggu, jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah mensubsidi gas hulu untuk jaringan gas ya,” kata Arifin di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Arifin berharap kebijakan ini mampu menekan angka subsidi impor gas LPG. Terutama yang selama ini cukup membebani keuangan negara dan menguras devisa. “Nah nanti kalau pakai jargas kita sendiri hulunya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima bisa dapat harga yang dalam jangkauan,” tambahnya.
Tidak heran jika saat ini banyak berbagai produk impor, seperti pakaian, kosmetik, ponsel dan lain-lain telah membanjiri Indonesia, khususnya dari China.
Pada Juli 2024, BPS bahkan mencatat, impor pakaian jadi khususnya HS 61 yaitu pakaian rajutan dan HS 62 bukan rajutan mengalami lonjakan masing-masing 55,46% dan 29,01% secara bulanan. Selain itu, barang-barang kosmetik juga membanjiri RI di berbagai e-commerce.
Indonesia menjadi salah satu pasar yang sangat potensial untuk dijadikan mitra dagang oleh banyak negara. Hal ini mengingat Indonesia dianugerahi oleh letak geografis yang mendukung dan jumlah penduduk tinggi.
Tidak heran jika saat ini banyak berbagai produk impor, seperti pakaian, kosmetik, ponsel dan lain-lain telah membanjiri Indonesia, khususnya dari China.
Pada Juli 2024, BPS bahkan mencatat, impor pakaian jadi khususnya HS 61 yaitu pakaian rajutan dan HS 62 bukan rajutan mengalami lonjakan masing-masing 55,46% dan 29,01% secara bulanan. Selain itu, barang-barang kosmetik juga membanjiri RI di berbagai e-commerce.
Melihat hal tersebut, Pemerintah pun tidak tinggal diam dan berencana mengkaji besaran tarif bea masuk terhadap barang-barang impor dari China. Rencananya, besaran tarif bea masuk senilai 200%.
Namun apakah langkah tersebut cukup buat para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia bisa bersaing dengan produk-produk asal China yang boleh dibilang memiliki harga sangat murah? Lalu upaya apa saja yang harus dilakukan agar nasib UMKM ke depan bisa lebih baik menghadapi gempuran produk luar?
Untuk itu demi mengetahui lebih jauh permasalahan kondisi perdagangan RI saat ini, CNBC Indonesia akan menggelar diskusi interaktif “Beauty Journey” dengan tema Banjir Produk China, Brand Lokal Harus Apa? Pada Selasa, 27 Agustus 2024 pukul 15.00-17.00.
Dalam acara ini, akan hadir narasumber dari berbagai bidang, antara lain Staf Khusus Menteri Perdagangan, Bara Krishna Hasibuan, Founder Core Indonesia, Hendri Saparini, Founder & CEO OF AVO INNOVATION TECHNOLGY, Anugerah Pakerti, dan Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia
Jangan lewatkan Beauty Journey secara eksklusif dan pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis. Acara ini didukung oleh AVO INNOVATION TECHNOLGY.
Laporan Surveillance Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan tren bank-bank raksasa mulai banyak menutup kantor fisik dan juga ATM. Menurut data itu, jaringan kantor bank umum konvensional (BUK) di seluruh Indonesia tersisa 115.539 per triwulan IV-2023. Ini berarti jumlah jaringan BUK di Indonesia berkurang 4.676 unit dari periode sebelumnya.
Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 91.412 unit. Namun, jumlah itu juga menyusut 1.417 unit dari tahun sebelumnya, yakni 92.829 unit.
Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo mengatakan penutupan jaringan kantor bank dan ATM merupakan tren global. Dia mengatakan transaksi masyarakat telah bergeser ke layanan digital yang dianggap lebih mudah digunakan dan diakses.
“Kiamat” ATM juga terbukti dari data jumlah mesin yang dimiliki 5 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Berikut ini merupakan data kepemilikan mesin ATM bank-bank tersebut pada 2023.
Bank Mandiri
Bank Mandiri mencatat penurunan jumlah ATM yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Jumlah ATM Bank Mandiri berkurang dari 13.027 unit pada tahun 2022 menjadi 12.906 unit pada tahun 2023. Tren penurunan ini terus terjadi sejak 2019 yang tercatat sebesar 18.291 unit, lalu menjadi 13.217 unit pada tahun 2020, dan 13.087 unit pada 2021.
Sepanjang 2023, Bank Mandiri masih mengoperasikan 139 kantor cabang utama, 2.104 cabang pembantu, dan 7 kantor luar negeri.
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
BRI juga mengalami penurunan signifikan dalam jumlah ATM. Pada tahun 2022 BRI memiliki 13.863 unit ATM, namun jumlah ini menurun menjadi 12.263 unit pada tahun 2023. Penurunan ini pun terjadi setiap tahun, yaitu, dari 19.184 unit pada 2019, menjadi 16.880 unit pada tahun 2020, dan 14.463 unit pada tahun 2021.
Selain itu, jaringan kantor BRI juga berkurang dari 8.218 pada tahun 2022 menjadi 7.764 pada tahun 2023.
Bank Central Asia (BCA)
BCA menjadi pengecualian dalam tren penurunan ATM di antara bank besar lainnya. Jumlah ATM BCA justru meningkat dari 18.268 unit pada tahun 2022 menjadi 19.047 unit pada tahun 2023.
Angka ini meningkat setiap tahun. Selain itu, BCA mengoperasikan 1.258 cabang dan ratusan ribu EDC (Electronic Data Capture).
Bank Negara Indonesia (BNI)
BNI juga mengalami penurunan dalam jumlah ATM dan transaksi ATM. Pada tahun 2023, BNI mengoperasikan 13.390 unit ATM, 1.781 outlet dan 185.697 agen branchless banking di Indonesia.
Transaksi ATM di BNI tercatat menurun secara year on year (yoy). Transaksi di ATM BNI mencapai 1,19 miliar kali pada tahun 2023, turun 13,4% dari 1,37 miliar kali pada tahun 2022.
Bank Tabungan Negara (BTN)
Jumlah layanan ATM dan CRM BTN tercatat sekitar 2.117 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun dari jaringan kantor konvensionalnya, BTN mencatatkan pengurangan dari 739 pada tahun 2021 menjadi 528 pada tahun 2022. Meski demikian, jumlah ini kembali meningkat menjadi 631 di tahun 2023.
