POLITICSOFTRUST

Pemanasan global yang terjadi di Arab makin parah, hal itu terbukti dengan meningkatnya suhu di wilayah tersebut menjadi 50 derajat celcius.

Padahal, Arab Saudi selama ini sudah menjadi salah satu negara terpanas di dunia. Situasi ini bahkan dilaporkan mengancam nyawa warga. “Cuacanya sangat panas dan mataharinya sangat menyengat. Saya selalu merasa lelah dan letih,” kata warga sekitar, pria berusia 26 tahun bernama Mohammed asal Pakistan yang dilansir AFP, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Meningkatnya suhu disebabkan oleh perubahan iklim. Para ahli memperingatkan musim panas yang terik bisa menjadi lebih panjang dan lebih panas seiring dengan menghangatnya planet.

Di Juni sebenarnya Arab Saudi sudah melihat efek dari panas terik luar biasa itu. Kala itu, lebih dari 1.300 orang meninggal saat melaksanakan ibadah haji tahunan Muslim ke Mekkah.

Untuk melindungi para pekerja, Arab Saudi diketahui telah melarang pekerjaan di bawah sinar matahari langsung dan di area terbuka antara tengah hari dan pukul 15.00. Aturan bahkan berlaku hingga pertengahan September sebagai bagian dari kebijakan “istirahat siang” yang telah lama berlaku dan diadopsi secara luas di seluruh Teluk.

Namun banyak pekerja seperti Mohammed tak memiliki pilihan. Apalagi ia bekerja di sektor pengiriman.

Akibatnya mereka tetap bekerja meski sudah ada anjuran untuk menghindari waktu tertentu. Padahal ini mengancam nyawa.

Hal sama juga dikatakan Shakil, seorang pengemudi pengantar asal Bangladesh berusia 22 tahun. Matahari sangat terik, namun ia tak mampu beristirahat.

“Matahari sangat terik, tetapi saya tidak bisa bolos kerja di siang hari,” katanya.

“Saya akan kehilangan banyak uang,” tegasnya.

Menurut laporan terbaru badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pekerja di negara-negara Arab menghadapi paparan stres panas tertinggi di dunia. Di mana 83,6% menderita paparan panas berlebihan di tempat kerja.

“Bekerja di bawah terik matahari siang di Arab Saudi menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi para pekerja pengiriman,” kata peneliti nonresiden senior di Middle East Institute di Washington, Karim Elgendy.

“Tubuh mereka dapat menjadi terlalu panas dan berbahaya, yang dapat menyebabkan kondisi yang berpotensi mengancam jiwa seperti sengatan panas,” ujarnya.

“Tekanan untuk memenuhi tenggat waktu pengiriman sering kali membuat para pekerja sulit untuk beristirahat yang cukup, yang berpotensi meniadakan tindakan perlindungan seperti minum air dan mengenakan pakaian tipis,” jelasnya.

Pada awal Januari 2024 lalu, Jam Kiamat 2024 menjelaskan Bumi semakin dekat dengan kehancuran. Salah satu faktor yang menyebabkan kehancuran itu adalah perubahan iklim karena tidak kuatnya komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kini, berbagai penelitian bak membuktikan hal itu benar-benar bisa terjadi. Seperti yang tertuang dalam laporan terbaru para ilmuwan di University of Colorado Boulder (CU) yang menjelaskan pencairan es di Samudra Arktik maju satu dekade atau 10 tahun lebih cepat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meminta agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang makin beragam motifnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengaku pernah menjadi korban penipuan.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini mengaku, dirinya pernah menjadi korban penipuan melalui akun sosial medianya. Pelaku menyamar dan mengaku menjadi teman dan meminta sejumlah uang.

“Saya pernah kena scam seperti ini, nggak sadar juga. Di Instagram saya ada yang nge-DM, temen manggil Mba Kiki,” ujarnya di Kabupaten Toba, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Saat itu, Ia percaya karena penipu yang mengaku teman ini meminta dana untuk amal. “Kalau teman saya bilang pinjam duit saya nggak percaya. Tapi orang ini menawarkan charity, jadi tergerak,” ungkapnya.

Namun, kecurigaan muncul setelah Ia melakukan transfer dana ke si pelaku namun tidak ada respon. “Tapi pas saya kirim ko nggak bilang makasih,” imbuhnya.

Menurutnya, para pelaku kerap kali mencari tau segala sesuai tentang korban sebagai strategi untuk membuat korban percaya.

Dengan demikian, butuh kerja sama dari berbagai pihak untuk mencegah penipuan , bukan hanya dari pemangku kebijakan saja melainkan pengetahuan masyarakat itu sendiri.

OJK mengungkapkan bahwa pengaduan lembaga jasa keuangan nantinya akan terintegrasi satu pintu melalui Anti Scam Center yang tengah dirancang. Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar mengatakan saat ini pihaknya dengan kementerian atau lembaga terkait tengah memformulasikan dengan lebih baik terkait personel dan teknologi.

“Jadi kita sedang formulasikan dengan lebih baik lagi baik dari segi personelnya, dalam arti keanggotaannya tapi juga yang penting adalah teknologi platformnya. Itu yang kita harus kembangkan dengan baik,” ujar Mahendra di sela acara Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028 di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia juga menyebut pengembangan anti scam centre ini juga melalui segi investasi. Kemudian, lembaga jasa keuangan juga diharapkan berpartisipasi agar anti scam centre ini dapat berjalan efektif dalam mengatasi risiko penipuan.

“Karena kalau di waktu lalu, kalau kita ada persoalan itu hanya bisa ditangani oleh lembaga jasa keuangan itu, terkait transaksi yang ada di lembaga jasa keuangan itu saja. Jadi kalau sudah pindah kiri, pindah kanan, hilang lagi. Mesti approach lagi kepada yang kanannya kirinya,” jelas Mahendra.

Maka dari itu, ia mengatakan anti scam centre ini bisa melakukan pendekatan sekaligus untuk berbagai lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, Mahendra menyebut pihaknya perlu mendapat dukungan dan keikutsertaan penuh dari seluruh lembaga jasa keuangan.

Dia berharap nantinya sistem pelaporan scam pada seluruh lembaga jasa keuangan ini dapat terintegrasi dalam satu aplikasi.

Seperti diketahui, OJK bersama 16 kementerian dan lembaga akan membentuk anti scam center guna memberikan perlindungan konsumen terhadap risiko penipuan online.

Memiliki rumah sendiri tentu menjadi dambaan bagi sebagian besar orang. Akan tetapi, membeli rumah tidaklah murah, apalagi jika berlokasi di kawasan Jakarta. Tidak hanya harga rumah yang mahal, Anda juga harus mengeluarkan dana untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menjelaskan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB ini berperan penting dalam transaksi properti, khususnya pada jual atau beli tanah dan bangunan.

“Jadi, ketika seseorang atau perusahaan membeli atau menjual tanah dan atau bangunan, BPHTB dikenakan atas nilai transaksi tersebut,” ujar dia, dalam keterangan resminya, ditulis Sabtu (10/8/2024).

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kebijakan dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan rumah pertamanya melalui pembebasan BPHTB. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023, yaitu:

1. Pembebasan BPHTB diberikan kepada pemohon yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung individu-individu dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

2. Pembebasan BPHTB diberikan sebesar seratus persen terhadap Perolehan Hak Pertama Kali. Ini berarti pemohon tidak perlu membayar BPHTB atas transaksi pertamanya dalam memiliki properti.

3. Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perolehan Hak Pertama Kali merupakan pemindahan hak dikarenakan jual beli, hibah, hibah wasiat atau waris. Lalu, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak, termasuk program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Apabila pembebasan BPHTB didapatkan oleh lebih dari satu penerima secara bersamaan, kebijakan turut mempertimbangkan situasi, di mana objek pembebasan diperoleh beberapa orang penerima hak secara bersamaan.

Penerima hak secara bersamaan tetap akan mendapat pembebasan BPHTB sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023 terdapat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya paling sedikit satu orang penerima hak atau pemohon telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Perolehan Hak Pertama Kali).

Kemudian, identitas seluruh penerima hak harus dicantumkan dalam permohonan pembebasan BPHTB, dan penerima hak yang telah diberikan pembebasan BPHTB tidak dapat menerima pembebasan BPHTB kembali secara perseorangan untuk perolehan hak berikutnya.

Cara Mengajukan Pembebasan BPHTB

Cara mengajukan pembebasan BPHTB tergolong mudah. Berikut ini merupakan langkah-langkah mengajukan pembebasan BPHTB:

1. Pengajuan Pembebasan BPHTB diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya.

2. Permohonan diajukan sesuai dengan persyaratan bersamaan dengan pelaporan SSPD BPHTB yang dilakukan secara elektronik di ebphtb.jakarta.go.id.

3. Dalam pelaporan SSPD BPHTB, pemohon wajib menyertakan hasil pindai surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023

4. Untuk Perolehan Hak Pertama Kali berupa pemberian hak baru melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah, dikenakan persyaratan tambahan untuk menyertakan hasil pindai sertipikat hak atas tanah yang diperoleh melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah dalam permohonan pembebasan BPHTB.

BPHTB Jadi Instrumen Penting dalam Regulasi Transaksi Properti

Perlu diketahui, BPHTB merupakan instrumen penting dalam regulasi transaksi properti yang membantu memastikan pemerataan pembangunan, kontrol pasar properti, dan juga menyediakan pendapatan bagi pemerintah daerah. Maka sebab itu, BPHTB berperan signifikan dalam mengatur dan mengelola sektor properti di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, pembebasan BPHTB adalah langkah positif dalam mendukung pertumbuhan properti. Adanya kebijakan ini juga membuat pemerintah daerah memiliki peran untuk mendorong aktivitas transaksi properti berkelanjutan dan memfasilitasi akses kepemilikan properti bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang pertama kalinya memiliki properti.

“Pembebasan BPHTB untuk perolehan pertama kali dengan nilai perolehan objek pajak sampai dengan nilai tertentu merupakan langkah yang positif dalam mendukung pertumbuhan dan inklusi properti,” imbuhnya.

Lebih lanjut, hadirnya kebijakan ini juga berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, serta memperkuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Perang antara Israel dan Hamas makin menjadi-jadi. Terbaru, Israel menyerang penampungan orang-orang telantar di sebuah sekolah Gaza, Palestina yang mengakibatkan ratusan orang Palestina jadi korban dari serangan tersebut.

Melansir Reuters, detailnya, lebih dari 100 warga Palestina tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka. Sementara itu, tentara Israel mengatakan objek yang diseran adalah pusat komando Hamas.

“Serangan Israel menargetkan orang-orang terantar saat melakukan salat Subuh, suatu hal yang menyebabkan peningkatan cepat dalam jumlah korban,” kata kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Sabtu (10/8/2024).

Sementara itu, tentara Israel mengatakan angkatan udaranya menyerang pusat komando dan kontrol yang berfungsi sebagai tempat persembunyian bagi teroris dan komandan Hamas.

“IAF secara tepat menyerang teroris Hamas yang beroperasi di dalam pusat komando dan kontrol Hamas yang tertanam di sekolah Al-Taba’een dan terletak berdekatan dengan sebuah masjid di Daraj Tuffah, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi penduduk Kota Gaza,” ujar Tentara Israel.

Adapun, Israel mengeklaim tentaranya melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi risiko dari serangan tersebut.

“Sebelum serangan, sejumlah langkah telah diambil untuk mengurangi risiko membahayakan warga sipil, termasuk penggunaan amunisi presisi, pengawasan udara, dan informasi intelijen,” tambahnya.

Sementara itu, sumber lain mengungkapkan bahwa Kantor Media Pemerintah Gaza menuduh Israel melakukan genosida setelah pengeboman sekolah.

Melansir Al Jazeera, Kantor Media Pemerintah Gaza telah merilis pernyataan menyusul serangan Israel terhadap sebuah sekolah di Kota Gaza tersebut.

Kantor Media Pemerintah Gaza mengungkapkan bahwa tentara pendudukan Israel melakukan pembantaian di dalam Sekolah al-Tabin di Kota Gaza, yang merenggut nyawa lebih dari 100 martir dan puluhan lainnya luka-luka.

“Ini jelas termasuk dalam kerangka kejahatan genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” tulis pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, tentara Israel diklaim langsung mengebom orang-orang yang mengungsi saat warga Palestina yang ada di lokasi itu sedang melaksanakan salat subuh. Hal itu pun menyebabkan jumlah martir meningkat pesat.

“Karena kengerian pembantaian tersebut dan banyaknya korban, tim medis, pertahanan sipil, serta tim tanggap darurat belum dapat mengevakuasi jenazah semua korban hingga saat ini,” tambah pernyataan itu.

Dengan begitu, serangan yang dilakukan oleh tentara Israel dinilai sebagai pembantaian yang mengerikan dan serangan itu harus dipertanggungjawabkan oleh Israel dan Amerika.

“Kami menyerukan kepada masyarakat internasional dan organisasi internasional untuk menekan pendudukan agar menghentikan kejahatan genosida dan pembersihan etnis terhadap warga sipil dan pengungsi di Jalur Gaza serta menghentikan pertumpahan darah yang terus mengalir di Jalur Gaza,” tutup pernyataan tersebut.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, sepanjang 2024, hingga Juli, total nilai transaksi surat utang yang diperdagangkan melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) telah mencapai Rp124,4 triliun. Nilai ini meningkat sebesar 179,2% dari nilai transaksi pada periode yang sama di tahun sebelumnya pada Juli 2023.

Nilai transaksi tersebut dikontribusikan oleh transaksi bilateral melalui mekanisme Request for Order (RFO) sebesar 76,7% dan mekanisme Order Book serta Request For Quotation (RFQ) sebesar 23,3%. Tercatat pada bulan Juli 2024, total nilai transaksi bulanan di SPPA mencapai all time high (ATH) yaitu sebesar Rp34,4 triliun per bulan.

“Rekor tertinggi sebelumnya pernah dicatatkan pada November 2023 yaitu sebesar Rp30,63 triliun per bulan,” tulis keterangan BEI, Jumat (9/8/2024).

Sampai dengan Juli 2024, market share SPPA sudah mencapai 13,7% jika dibandingkan total seluruh nilai transaksi Surat Utang Interdealer Domestik oleh Pengguna Jasa SPPA. Market Share ini meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya pada Juli 2023.

Pada periode yang sama, pengguna jasa SPPA juga mengalami peningkatan sebanyak 4 pengguna jasa baru SPPA, sehingga saat ini terdapat 37 pengguna jasa SPPA yang terdiri dari bank, perusahaan sekuritas, dan pialang pasar uang.

Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan value added yang ditawarkan SPPA dalam transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS).

Direktur BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan, peningkatan nilai transaksi dan jumlah pengguna jasa SPPA tersebut dimotivasi oleh beberapa penyempurnaan yang dilakukan pada SPPA. Penyempurnaan tersebut antara lain peningkatan batasan nilai minimum trading limit, risk management terkait acuan harga perdagangan, koreksi, dan pembatalan transaksi yang dilakukan langsung melalui SPPA, sekaligus penyempurnaan laporan aktivitas perdagangan yang dapat terintegrasi dengan sistem dealer pengguna jasa SPPA dan Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE).

“SPPA dirancang sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan pelaku pasar EBUS di Indonesia, sehingga seluruh penyempurnaan yang dilakukan berorientasi kepada kemudahan dan kenyamanan pengguna jasa SPPA. Kami berharap agar SPPA dapat berperan lebih baik dan lebih cepat lagi dalam peningkatkan likuiditas dan efisiensi perdagangan EBUS Indonesia,” ungkapnya.

Jeffrey melanjutkan, kinerja perdagangan SPPA yang terus membaik ini sebagai hasil dari kolaborasi yang sangat baik antara BEI sebagai penyelenggara dengan para pelaku pasar EBUS, Dealer Utama, dan Asosiasi terkait, seperti Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN) serta Regulator antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, guna terus menyediakan kemudahan dalam bertransaksi surat utang.

“Saat ini BEI juga dalam proses mempersiapkan SPPA agar dapat memberikan layanan transaksi repurchase agreement (Repo) dengan menggunakan underlying surat utang,” sebutnya.

Perluasan layanan ini akan meliputi segmen Pengguna Jasa SPPA, agar para pelaku pasar dapat memperoleh benefit untuk melakukan transaksi pasar uang di SPPA. Hal ini juga akan melengkapi fitur transaksi Surat Utang yang sudah berjalan saat ini.

Setidaknya ditargetkan 40 Pengguna Jasa SPPA dapat memanfaatkan layanan transaksi Repo Surat Utang pada saat diluncurkan akhir 2024 nanti.

“Dengan komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan, kami percaya bahwa SPPA dapat memiliki peran yang lebih strategis sebagai bagian dari platform Infrastruktur Pasar Keuangan” pungkasnya.

Ribuan penduduk telah dievakuasi dan keadaan darurat telah diumumkan di Kursk pasca-Ukraina melancarkan serangan langka ke wilayah perbatasan Rusia awal minggu ini.

Melansir CNBC International pada Jumat (9/8/2024), penjabat Wakil Gubernur Andrei Belostotsky mengatakan sekitar 3.000 orang dievakuasi dari daerah yang dibombardir di wilayah tersebut. Ia juga menyebut empat orang telah dilaporkan tewas.

Sementara pada Rabu, penjabat Gubernur daerah Alexei Smirnov mengatakan “situasi operasional” di daerah perbatasan tetap “rumit”.

“Untuk menghilangkan konsekuensi dari pasukan musuh yang memasuki wilayah tersebut, saya telah memutuskan untuk mengumumkan keadaan darurat,” kata Smirnov dalam pembaruan di Telegram, menambahkan bahwa serangan pesawat tak berawak dan rudal terus berlanjut sepanjang malam.

Rusia tampaknya lengah ketika Ukraina memulai serangan pada hari Selasa, di mana Kemhan Rusia mengaitkan serangan itu dengan “kelompok sabotase dan pengintaian.”

Pada saat itu, dikatakan 300 tentara Ukraina telah menyeberangi perbatasan dengan tank dan kendaraan lapis baja, memasuki negara itu di dekat kota Sudzha, sekitar 400 mil barat daya Moskow. Kursk terletak di seberang perbatasan dari wilayah Sumy di timur laut Ukraina.

Dalam unggahan di Telegram, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia mengatakan pada Kamis (8/8/2024) bahwa pasukannya di Kursk terus “menghancurkan formasi bersenjata” dari Ukraina.

Kemhan Rusia juga mengklaim bahwa kerugian Ukraina sejak dimulainya operasi Kursk berjumlah 660 tentara dan 82 kendaraan lapis baja termasuk “delapan tank, 12 pengangkut personel lapis baja, enam kendaraan tempur infanteri, 55 kendaraan tempur lapis baja, dan satu kendaraan antirintangan.”

Jumlah kendaraan militer yang disebutkan jauh lebih tinggi dari angka awal kementerian bahwa 11 tank dan sekitar 20 kendaraan lapis baja terlibat dalam serangan awal yang dimulai pada hari Selasa lalu.

Namun informasi ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Baik Rusia maupun Ukraina tidak mempublikasikan angka kematian dan kedua belah pihak memiliki kepentingan pribadi untuk membesar-besarkan kerugian masing-masing.

Setelah awalnya meremehkan serangan berani Ukraina ke Kursk, Rusia juga terlihat waspada untuk mengabaikan serangan baru yang tampak di wilayahnya.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu menuduh Ukraina melakukan “provokasi skala besar lainnya” di perbatasan Rusia, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung antara unit Ukraina dan pasukan Rusia yang dikirim untuk mempertahankan daerah tersebut.

Penasihat presiden Ukraina Mykhailo Podolyak pada hari Kamis menyatakan bahwa agresi Rusia telah memicu operasi terbaru.

“Akar penyebab dari setiap eskalasi, penembakan, aksi militer, evakuasi paksa, dan penghancuran bentuk kehidupan normal, termasuk di dalam wilayah (Rusia) sendiri seperti wilayah Kursk dan Belgorod, semata-mata adalah agresi Rusia yang tegas,” tulis Podolyak di platform media sosial X.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto 2024-2028. Itu ditetapkan dalam Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024.

Peta Jalan tersebut dibuat dengan misi untuk menciptakan industri IAKD yang terpercaya dan kredibel mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional; dengan tetap mendorong pengembangan inovasi, menjaga stabilitas keuangan dan menegakkan pelindungan konsumen. Selain itu, tujuan strategis pelaksanaan Peta Jalan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan sektor IAKD yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan.

Visi bersama yang hendak dicapai adalah untuk mewujudkan industri IAKD yang inovatif, berintegritas, dan terus berkembang yang memprioritaskan inklusi keuangan dan pelindungan konsumen serta berkontribusi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Yang untuk tahap awal ini kami mengusung tema menyongsong masa depan keuangan digital, meletakkan fondasi pengawasan yang efektif dan berimbang. Adapun pengembangan dan penguatan yang akan dilakukan oleh bidang IATD setidaknya untuk 5 tahun ke depan akan berfokus pada 4 pilar,” Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi di Pullman Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Pelaksanaan Peta Jalan ini dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu:

Fase 1: Penguatan Fondasi Pengaturan dan Pengawasan yang akan berjalan di tahun 2024 hingga 2025;
Fase 2: Akselerasi Pengembangan dan Penguatan yang akan berjalan di tahun 2026 hingga 2027; dan
Fase 3: Pendalaman dan Pertumbuhan Berkelanjutan yang akan berjalan dari tahun 2027 hingga 2028, dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK juga telah menyusun empat pilar utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi dan rencana kerja selama periode 2024- 2028, yaitu:

1. Pengaturan dan Pengembangan;
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum;
3. Perizinan dan Informasi; dan
4. Inovasi.

Dalam menjalankan rencana kerja selama 2024 hingga 2028, usaha untuk mencapai visi dan menjalankan misi tersebut harus berjalan beriringan dengan pengembangan beberapa pendukung utama, antara lain:

1. Transformasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur dan proses bisnis; dan
3. Sinergi dan kerjasama kelembagaan.

Peta jalan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengembangan industri IAKD untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas tidak hanya bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga dapat mendukung perekonomian nasional serta mendukung pendalaman pasar industri jasa keuangan dan memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Utang tentu menjadi kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mereka memenuhi kewajiban lain.

Sebut saja dalam situasi perusahaan yang hendak dilikuidasi, mereka harus membayar utangnya terlebih dahulu sebelum mengembalikan modal kepada pemegang saham.

Hal ini menunjukkan bahwa utang akan menjadi tanggung jawab yang tak bisa diabaikan. Wajar saja investor tentu harus berhati-hati dengan urusan yang satu ini.

Lantas apakah Anda sebagai investor harus menjauhi saham-saham perusahaan yang memiliki utang besar? Berikut penjelasannya

Mengetahui utang yang wajar

Sebelum memutuskan apakah sebuah emiten layak beli, sangat penting untuk memahami apa itu besaran utang. Apakah utang yang lebih dari Rp 1 triliun dinyatakan? Atau miliaran Rupiah pun bisa dianggap besar?

Pada intinya, besar kecilnya utang perusahaan tidak bisa diukur hanya dari nominalnya saja. Mungkin saja utang sebesar Rp 1 triliun bisa dianggap kecil bagi satu perusahaan, namun sangat besar bagi perusahaan lainnya.

Oleh karena itu, dalam menilai utang, Anda perlu memakai rasio utang berbanding ekuitas atau Debt to Equity Ratio (DER). Rasio ini membandingkan total utang perusahaan dengan modal yang dimiliki.

Umumnya, investor menetapkan DER sebesar 1 kali sebagai batas wajar utang perusahaan, yang berarti total utang dan modal berada dalam jumlah yang seimbang. Namun, sejumlah investor lain masih bisa mentolerir DER yang lebih tinggi, misalnya hingga 2 kali, jika kondisi operasional perusahaan masih mendukung.

Selain DER, rasio Gearing juga digunakan untuk menilai struktur modal perusahaan. Berbeda dengan DER yang membandingkan total utang dengan modal, Gearing ratio lebih fokus pada utang berbunga, seperti obligasi, pinjaman bank, dan utang berbunga lainnya.

Namun, perlu diingat bahwa perhitungan rasio-rasio ini hanya berlaku untuk perusahaan non-keuangan seperti perbankan, multifinance, asuransi dan lainnya. Di sektor keuangan, seperti perbankan utang justru berfungsi sebagai dana kelolaan dari pihak ketiga (seperti tabungan, giro, dan deposito), yang berbeda dari perusahaan non-bank yang menggunakan utang untuk belanja modal.

Apa efek utang ke kinerja perusahaan?

Tentunya, akan ada sejumlah dampak yang dapat dirasakan oleh perusahaan yang memiliki utang cukup besar.

Bisa jadi, perusahaan yang bersangkutan memiliki keterbatasan dalam operasional, karena prioritas utama mereka adalah menyelesaikan kewajiban utang.

Hal ini membuat perusahaan kurang fleksibel dalam melakukan manuver bisnis seperti ekspansi dan penetrasi pasar, yang pada akhirnya dapat membatasi potensi pertumbuhan.

Selain itu, konsekuensi lain dari adanya tumpukan utang adalah beban bunga yang harus dibayar sebagai imbalan atas modal yang dipinjam.

Beban bunga dapat mengurangi laba bersih perusahaan, karena sebagian pendapatan yang seharusnya bisa dinikmati sebagai keuntungan harus dialokasikan untuk biaya non-operasional, yaitu beban bunga.

Dan yang terakhir adalah, utang umumnya dibayangi oleh risiko gagal bayar. Semakin besar utang, semakin besar pula risiko gagal bayar.

Terlebih lagi, jika kondisi makro ekonomi dilanda ketidakpastian dan perusahaan mengalami penurunan pendapatan, maka risiko gagal bayar bisa semakin meningkat.

Efek positif Utang

Utang tentu menjadi alternatif yang baik untuk memaksimalkan daya ungkit perusahaan. Anggap saja, jika perusahaan ingin melakukan ekspansi dengan membangun pabrik baru, mereka mungkin memilih untuk menerbitkan obligasi daripada menggunakan kas perusahaan, yang mungkin terbatas atau lebih baik digunakan untuk kebutuhan operasional lainnya. Dengan demikian, perusahaan bisa menjalankan ekspansi tanpa mengganggu likuiditas.

Selain itu, meski utang bisa menurunkan laba perusahaan. Penurunan laba ini juga tentunya bisa mengurangi beban pajak, karena pajak perusahaan dihitung setelah seluruh beban operasional dan nonoperasional dikurangkan dari pendapatan usaha.

Namun, penting untuk diingat bahwa penilaian terhadap utang perusahaan tidak bisa disamaratakan antara satu perusahaan dengan yang lain, karena setiap perusahaan memiliki model bisnis, kondisi operasional, dan lingkungan yang berbeda.

Oleh karena itu, utang seharusnya tidak menjadi satu-satunya faktor dalam mengambil keputusan investasi; berbagai indikator lain juga perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan investasi yang optimal.

Tertarik mempelajari cara mencari saham di tengah kondisi makroekonomi yang penuh dengan ketidakpastian? Bergabunglah bersama kami di Kelas Cuan Stock Market Mastery: Cari Tahu Hubungan Makro Ekonomi dengan Pasar Saham.

Acara akan diselenggarakan secara online, di 31 Agustus 2024. Daftarkan diri Anda semua di sini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang dengan torehan 2 medali emas untuk RI di ajang Olimpiade Paris 2024. Dua medali itu didatangkan oleh atlet panjat tebing dan angkat besi.

“Ya, saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira senang semuanya terhadap perolehan emas dari Veddriq Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizki Juliansyah juga di angkat besi, saya kira negara mengapresiasi rakyat sangat mengapresiasi terhadap capaian emas itu,” kata Jokowi acara Penyerahan SK TORA dan Peninjauan EXPO Festival LIKE 2, di Jakarta Convention Center, Jumat (9/8/2024).

Jokowi menjanjikan bonus kepada atlet yang menorehkan prestasi. Meski ia belum mau mengungkapkan apa yang akan diberikan.

“Ya, saya juga akan baru anu apa tahu. Nanti dibicarakan yang jelas nanti ada bonus,” kata Jokowi.

Untuk diketahui, Peringkat Indonesia dalam klasemen perolehan medali sementara Olimpiade Paris 2024 langsung meroket berkat sumbangan dua medali emas dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing dan angkat besi, Jumat (9/8/2024).

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia pukul 07.15 WIB

Indonesia menduduki peringkat ke-28 klasemen perolehan medali sementara Olimpiade Paris 2024 berkat raihan dua medali emas, nol perak, dan satu perunggu. Selain peringkat yang melambung jauh, Indonesia pun menjadi pemimpin ASEAN bersama Filipina yang bertengger di urutan ke-26.

Selain hanya tepat di bawah Filipina, Indonesia pun sukses unggul di atas wakil Asia Tenggara yang masuk ke dalam papan klasemen lainnya, yakni Thailand (32) dan Malaysia (76).

Sebelumnya pada Kamis (8/8/2024) pagi, peringkat Kontingen RI dalam klasemen sementara Olimpiade sempat terperosok ke posisi 72 karena hanya mengantongi satu medali tunggal, yakni perunggu yang disumbangkan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari nomor badminton tunggal putri.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengeluarkan riset terbaru mengenai kondisi kelas menengah di Indonesia saat ini. Dari riset itu, terungkap bahwa populasi kelas menengah yang paling padat justru bukan berada di Pulau Jawa.

Peneliti LPEM UI Teuku Riefky mengatakan proporsi kelas menengah tertinggi ada di Sulawesi, dengan persentase 22,2%. Sementara itu, proporsi kelas menengah terendah ada di Sumatera dengan persentase 13,8%.

“Untuk kelas menengah, Sulawesi memiliki proporsi tertinggi sebesar 22,2%, sementara Sumatera memiliki proporsi terendah sebesar 13,8%,” kata dia dalam hasil riset LPEM UI, dikutip Jumat, (9/8/2024).

Adapun untuk kelompok calon kelas menengah atau aspire middle class (AMC), LPEM mencatat kepadatan paling tinggi ada di Kalimantan. Proporsi penduduk calon kelas menengah di pulau itu mencapai 60%. Sedangkan, Bali dan Nusa Tenggara memiliki proporsi calon kelas menengah terkecil, yaitu 48%.

Perlu diketahui, proporsi yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah kelas menengah dibandingkan total populasi di pulau tersebut. Semakin tinggi angka proporsi kelas menengah di suatu pulau, berarti semakin padat kelompok kelas menengahnya.

Meski kepadatan kelas menengah paling banyak di Sulawesi, LPEM mencatat pulau yang memiliki jumlah populasi kelas menengah maupun calon kelas menengah paling banyak adalah Jawa dan Sumatera.

Secara nasional, ada 54,6% calon kelas menengah

yang tinggal di Jawa dan 24,3% lainnya tinggal di Sumatera. Sementara untuk kelas menengah, 62,1% kelompok ini tinggal di Jawa dan 16,2% di Sumatera, serta sisanya 21,7% tersebar di kawasan lainnya.

“Meskipun terdapat variasi ini, Jawa dan Sumatra memiliki populasi calon kelas menengah dan kelas menengah terbesar sebagai akibat dari total penduduk mereka yang lebih besar,” kata Riefky.

Dalam laporannya, LPEM mengadopsi definisi kelas menengah dari Bank Dunia. Bank Dunia mendefinisikan kelas menengah sebagai individu yang menikmati keamanan ekonomi, bebas dari kekhawatiran akan kemiskinan dan mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi yang bersifat diskresioner. Kelas menengah terdiri dari mereka yang memiliki peluang kurang dari 10% untuk menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsi mereka saat ini.

LPEM memperkirakan pada 2023, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 18,8% dari populasi. Artinya ada sekitar 52 juta jiwa kelas menengah di Indonesia saat ini. Sedangkan proporsi calon kelas menengah diperkirakan mencapai 53,4% atau setara dengan 144 juta jiwa.

Kondisi kelas menengah belakangan ini mendapatkan sorotan lantaran jumlahnya diperkirakan terus merosot. LPEM mencatat pada 2018, proporsi kelas menengah Indonesia dari populasi mencapai 23%. Namun, setelah itu proporsinya terjun ke angka 18,8%.

Sebagian besar kelas menengah itu diperkirakan turun ke kelas ekonomi di bawahnya, yaitu calon kelas menengah dan kelas rentan. Sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatnya harga barang konsumsi diperkirakan menjadi penyebab banyak kelas menengah di Indonesia yang terjun ke kondisi hampir miskin.