Perusahaan penyedia energi listrik India, Adani Power, telah mengurangi pasokan listrik ke negara tetangganya, Bangladesh. Hal ini terjadi karena utang antara Dhaka dengan perusahaan milik crazy rich India, Gautam Adani, itu.
Adani Power mengekspor listrik dari pembangkit listrik Godda berkapasitas 1.600 megawatt (MW) di negara bagian Jharkhand, India timur, untuk Bangladesh. Kini, perusahaan itu mengurangi pasokan bulanannya menjadi hanya 700 MW-750 MW atau turun 50% dari sekitar 1.400-1.500 MW pada awal Agustus.
Pengurangan ini dilakukan bersamaan dengan jatuh temponya utang Bangladesh terhadap Adani, yang mencapai US$ 800 juta atau setara Rp 12,5 triliun. Pekan lalu, pasokan dikurangi lagi menjadi sekitar 520 MW.
“Kami secara bertahap membayar tunggakan dan akan mengambil tindakan alternatif jika ada yang menghentikan pasokan,” kata penasihat listrik dan energi di pemerintahan sementara Bangladesh, Muhammad Fauzul Kabir Khan, dikutip Reuters, Senin (11/11/2024).
“Kami tidak akan membiarkan produsen listrik mana pun menyandera kami,” tambahnya.
Sementara itu, pekan lalu, negara Asia Selatan yang bermasalah itu telah membuka surat kredit senilai US$ 170 juta (Rp 2,6 triliun) untuk Adani dan mempercepat pembayaran. Namun, belum jelas kelanjutan dari pencairan surat kredit ini.
Bangladesh kini mengalami persoalan ekonomi yang signifikan dengan ditandai inflasi yang tinggi. Bank Dunia (World Bank) memprediksi perlambatan pertumbuhan PDB riil menjadi 5,2% pada tahun fiskal 2024.
Konsumsi dan ekspor diprediksi bakal lebih lemah. Perlambatan lebih lanjut juga diproyeksikan terjadi di tahun fiskal 2025, sebesar 4,0%.
“Pemulihan ekonomi Bangladesh masih lambat karena inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran, dan tantangan sektor keuangan yang terus-menerus menghambat kemajuan,” menurut Bank Dunia.
Perlu diketahui, Bangladesh baru-baru ini mengalami kegoncangan politik yang membuat Mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina mundur dan kabur dari negara itu. Saat ini, tugas pemerintahan secara interim diserahkan kepada ekonom peraih Nobel, Muhammad Yunus.