POLITICSOFTRUST

_{Pertemuan Dewan Keamanan PBB/Foto: UN-Loey Felipe}

 Persaingan resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB terkait masa depan Gaza pascaperang semakin memanas. Rusia telah mengedarkan proposal tandingan yang secara eksplisit menghapus referensi apa pun mengenai otoritas transisi di Gaza yang diusulkan dipimpin oleh Presiden Donald Trump.

Sebaliknya, Rusia meminta PBB untuk menguraikan opsi bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Draf resolusi tandingan Rusia mencakup bahasa yang lebih kuat dalam mendukung pendirian negara Palestina bersama Israel. Draf tersebut juga menekankan  Tepi Barat dan Gaza harus disatukan sebagai negara di bawah Otoritas Palestina.

Rusia menyatakan resolusi dewan juga seharusnya menegaskan kembali keputusan fundamental, “pertama dan terutama solusi dua negara untuk penyelesaian Israel-Palestina.”

Ketentuan-ketentuan yang diusulkan Rusia tidak ada dalam draf AS. Sehingga Rusia mengedarkan teksnya sendiri yang bertujuan mengubah konsep AS dan menyesuaikannya dengan keputusan dewan sebelumnya.

“Kami ingin menekankan bahwa dokumen kami tidak bertentangan dengan inisiatif Amerika,” kata misi Rusia seperti dilansir The Associated Press, Sabtu (15/11/2025).

“Sebaliknya, dokumen itu mencatat upaya tak kenal lelah dari para mediator Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki. Tanpa upaya mereka, gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu serta pembebasan sandera dan tahanan tidak akan mungkin terjadi,” tambah mereka.

_{Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad}

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri.

“Jadi, secara jelasnya dipertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari, terutama mengenai bahwa, kalau yang saya tangkap ya, bahwa polisi itu hanya boleh menempatkan personel di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas polisi, kalau saya tidak salah begitu,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengatakan, tugas kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Nah itu nanti penjabarannya silakan dijabarkan kepolisian dengan PAN-RB dan lain-lain. Saya pikir begitu,” ucap Dasco.

Saat disinggung apakah putusan MK tersebut bakal diakomodasi dalam RUU Polri, Dasco belum dapat memastikan. Ia menegaskan, pihaknya akan mengkaji dan berkoordinasi dengan pemerintah terlebih dahulu sebelum melakukan revisi undang-undang.

“Ya, sementara saya belum bisa komentar karena ini kan baru keputusannya. Kalau kita mau revisi undang-undang, misalnya kan, itu harus pemerintah dengan DPR,” ucap Dasco.

“Nah, sementara ini pihak pemerintah dan DPR belum ketemu dan membahas itu. Mungkin ya dalam waktu dekat kita akan kaji bersama,” pungkasnya

Sebelumnya, MK memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.

_{Sebuah pesawat kargo militer C-130 milik Turki/Foto: tangkapan layar}

Sebuah pesawat kargo militer C-130 milik Turki yang mengangkut setidaknya 20 personel jatuh di Georgia setelah lepas landas dari Azerbaijan. Namun, jumlah korban dan penyebab pasti insiden tersebut belum jelas.

Video awal dari lokasi kejadian di dekat perbatasan Azerbaijan menunjukkan puing-puing logam yang terpelintir tersebar di gundukan berumput. Bagian badan pesawat (fuselage) masih terbakar dan asap gelap mengepul ke langit yang cerah.

Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan pesawat itu tampak berputar-putar menuju bumi sebelum meledak dan terbakar seperti dilansir Reuters, Rabu (12/11/2025).

Presiden Turki, Tayyip Erdogan, menginterupsi pidatonya di Ankara untuk menyampaikan belasungkawa bagi para personel yang gugur. Ia tidak menyebutkan penyebab kecelakaan itu dan tidak memberikan jumlah korban tewas.

Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, melalui platform X menyatakan “sangat sedih atas tragedi jatuhnya pesawat Angkatan Bersenjata Turki hari ini.” Barrack menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mengatakan AS berdiri dalam solidaritas.

_{Wali Kota New York Zohran Mamdani/Foto: YT Zohran Mamdani}

 Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York City dengan telak. Ia menjadi wali kota terpilih Muslim dan Asia Selatan pertama di kota itu. Para pengecam dari Partai Republik di Washington menyatakan akan berupaya menghentikan jabatannya.

Presiden Donald Trump, yang sebelumnya juga mengancam akan menahan dana federal untuk New York City jika Mamdani menang. Klaim ini memicu pertanyaan yang menyesatkan tentang status kewarganegaraan Mamdani dan secara keliru menuduh politisi berusia 34 tahun kelahiran Uganda itu sebagai seorang komunis.

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik telah meminta penyelidikan terhadap proses naturalisasi Mamdani dan menyerukan agar ia dicabut kewarganegaraan Amerika Serikat-nya dan dideportasi. Mereka menuduh Mamdani, tanpa bukti, menganut paham komunis dan kegiatan teroris.

“Jika Mamdani berbohong pada dokumen naturalisasinya, ia tidak berhak menjadi warga negara. Tentu saja ia tidak berhak mencalonkan diri sebagai wali kota New York City. Sebuah kota besar Amerika berada di jurang kekuasaan seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi terorisme,” kata Perwakilan Andy Ogles dari Partai Republik pada 29 Oktober 2025.

Ogles menambahkan, sistem naturalisasi Amerika mengharuskan setiap afiliasi dengan komunisme atau kegiatan teroris diungkapkan.

Faktanya, PolitiFact tidak menemukan bukti kredibel bahwa Mamdani berbohong pada aplikasi kewarganegaraannya. Mamdani, yang lahir di Uganda, pindah ke AS pada 1998 saat berusia 7 tahun dan menjadi warga negara AS pada 2018.

Untuk orang dewasa, menjadi warga negara AS umumnya memerlukan masa tinggal terus-menerus di negara tersebut sebagai penduduk tetap yang sah selama lima tahun, atau tiga tahun jika menikah dengan warga negara AS.

_{Prabowo Subianto saat melantik Komite Reformasi Polri (foto: dok ist)}

Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri bekerja secara taktis, transparan, dan responsif terhadap aspirasi publik. 

Komisi yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ini diharapkan dapat memberikan hasil nyata dalam mempercepat perbaikan institusi kepolisian.

“Komisi ini diharapkan bekerja secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberikan batasan waktu,” ujar Jimly dalam konferensi pers usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Jimly menjelaskan, Presiden Prabowo menginginkan agar komisi ini melaporkan hasil kerjanya secara periodik agar pemerintah dapat segera mengambil keputusan kebijakan yang diperlukan.

“Minimal dalam tiga bulan sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai kebutuhan,” katanya.

Menurut Jimly, Presiden Prabowo menunjukkan sikap yang sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembenahan kepolisian. Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya berlaku untuk Polri, tetapi juga terhadap semua lembaga yang dibentuk pascareformasi.

_{Lalu lintas depan DPR RI}

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kamis (6/11/2025). Aksi ini rencananya akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 09.30 WIB, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, di depan Gedung DPR RI, masih terlihat ramai lancar. Seluruh kendaraan terlihat bisa bergerak tanpa ada hambatan.
Hingga saat ini, massa aksi belum terlihat berkumpul. 

Hanya ada beberapa petugas dari Satpol PP dan Polda Metro Jaya yang memang tiba lebih dulu. Adapun rekayasa lalu lintas juga belum terlihat dilakukan.

Aksi unjuk rasa ini rencananya akan diikuti hingga 5.000 orang. Mereka akan melakukan orasi di depan Gedung DPR RI, sekaligus melakukan audiensi dengan anggota DPR RI.

Tuntutan Utama
1.    Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh.
2.    Berlakukan Upah Layak Nasional dan naikkan upah 2026 minimal 15%.
3.    Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan eksploitif, dan kemitraan palsu ojol.
4.    Lindungi buruh perempuan; segera ratifikasi Konvensi ILO 190.
5.    Sediakan day care murah dan berkualitas, serta ruang laktasi.
6.    Jamin hak buruh perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan.
7.    Lindungi buruh migran dan pekerja perikanan; ratifikasi Konvensi ILO 188.
8.    Turunkan harga sembako, BBM, TDL, dan tarif tol.
9.    Hentikan represi dan kriminalisasi gerakan rakyat; bebaskan seluruh tahanan aksi.
10.    Stop perang, blokade ekonomi, dan genosida — dukung kemerdekaan Palestina.

_{Agus Harimurti Yudhyono}

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bercerita soal nama besar Yudhoyono. Menurutnya, tidak mudah membawa nama besar yang datang dari ayahnya, Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya, adik saya, dan keluarga kecil kami tentu tidak selalu mudah untuk menyandang nama besar Yudhoyono,” kata AHY dalam peluncuran buku The Mentor: 9 Purnama di Sisi SBY, Jakarta, Senin (3/11/2025)

AHY mengaku bersyukur lantaran nama besar itu juga menjadi kemuliaan selama menjalani hidupnya. Meski, ia juga kerap dicibir lantaran dianggap gagal membawa nama Yudhoyono.

“Tapi sebaliknya ketika mengalami kegagalan atau kekalahan juga dicibir dan dipersalahkan karena dianggap tidak bisa menjaga nama besar Yudhoyono,” ujar dia.

Kondisi itu membuat AHY kerap bergejolak dan ingin memprotes. Namun, ia menyadari bahwa nama besar yang dibawanya tak terlepas dari doa seorang ayah kepada anaknya.

_{Ilustrasi pengguna narkoba/Foto: FreePik}

Polisi melakukan tes urine terhadap artis Onadio Leonardo yang ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. Tak hanya Onad, rekannya berinisial KR yang ikut ditangkap juga dites dan positif menggunakan narkoba.

“Untuk rekannya berinisial KR yang diamankan di daerah Sunter juga positif menggunakan narkoba,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu, Sabtu (1/11/2025).

Wisnu mengatakan, Onad dan rekannya itu masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik. Sementara itu, istrinya telah pulang usai hasil tes urinenya menyatakan negatif narkoba.

“Hingga kini, Onad masih berada di Mapolres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba,” ujar dia.

Sebelumnya, polisi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Onadio Leonardo yang ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. Hasilnya, ia positif menggunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi.

_{Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo}

Pemerintah saat ini sedang menyusun dan memperkuat standar pelayanan di lingkungan internal, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan asistensi kepada pejabat fungsional analis kebijakan di daerah. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pelayanan publik  yang profesional, berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Deemikian diutarakan Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo saat menghadiri Seminar Policy Dialogue bertajuk “Penguatan Kelembagaan Strategi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” di Jakarta dikutip, Jumat (31/10/2025).

“Tugas BSKDN bukan hanya menghasilkan policy brief atau policy paper untuk Mendagri, tetapi memiliki tugas tambahan yaitu memberikan fasilitasi dan asistensi bagi pejabat fungsional analis kebijakan di daerah,’’ ujarnya.

‘’Karena itu, kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan lembaga lain perlu diintegrasikan ke dalam standar pelayanan BSKDN,” sambungnya.

_{DPR RI}

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berencana menggelar sidang etik terhadap anggota DPR nonaktif pada Rabu 29 Oktober 2025. Adapun anggota DPR nonaktif yang akan menjalani sidang etik yakni Ahmad Sahroni dan kawan-kawan (dkk).

Mencuat polemik usulan agar MKD memberhentikan anggota DPR nonaktif. Sementara menurut Koordinator Mahasiswa Pemantau Parlemen, Bintang Wahyu, usulan tersebut tidak tepat karena mereka merupakan korban disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).

“Mereka Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, Adies Kadir serta Rahayu Saraswati adalah para anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai masing-masing,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Wahyu menilai, mereka bukan terdakwa koruptor atau pelaku kejahatan yang ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. Ia pun meyakini tak ada pelanggaran hukum atau kode etik yang dilakukan mereka.

“Namun akibat disinformasi, fitnah, dan kebencian mereka semua dicap seolah-olah penjahat besar,” tuturnya.