Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bakal mendorong upaya normalisasi sungai terkait bencana banjir di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Namun langkah ini baru akan dilakukan setelah banjir mulai mereda. Tak hanya itu, dia juga mengajak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk ikut turun tangan.
Menurut Diana, hal terpenting yang perlu dilakukan saat ini adalah membantu korban banjir.
Seperti diketahui, banjir bandang terjadi di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor yang memporak-porandakan rumah hingga jembatan. Bencana itu terjadi pada Minggu (2/3/2025) malam.
“Infrastrukturnya belum bisa kita inikan ya, karena masih banjir. Kemarin di Cisarua (Jawa Barat) saya juga sudah ke sana dan ini mesti ditata kembali untuk penempatan rumah-rumah, izin rumah, dan sebagainya,” kata Diana, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/3/2025).
Menurutnya setelah banjir mereda, Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan normalisasi bantaran kali, dan melakukan relokasi rumah yang berada di sekitarnya.
“Itu kayaknya perlu normalisasi, kita harus bicara dengan Pemda, dan saya juga sudah bicara dengan pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) mungkin nanti bisa bantu juga untuk rumah-rumah (bantaran kali) direlokasi itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan,” katanya.
Kata dia, penyebab banjir yang terjadi bukan disebabkan dari permasalahan infrastruktur, seperti tanggul jebol. Melainkan intensitas hujan yang tinggi.
“Tidak ada tanggul yang jebol, tapi volume intensitas hujan itu memang sangat tinggi sekali jadi ini meluap, makanya kalau saya harus pompa, airnya mau ditaruh mana? kita tunggu surut dulu, kita juga sudah kirim perahu karet yang penting penduduk diamankan terlebih dahulu,” katanya.
“Nanti untuk penanganan nanti kita akan sedimentasi di sungai yang utama, harus dilakukan bersama,” pungkas Diana.
Biaya penanganan mobil yang terendam banjir pun berpotensi tidak kecil, utamanya jika merendam bagian-bagian penting. Namun terpenting jangan panik karena bisa membuat pengambilan keputusan tidak secara jernih.
Terutama, jangan sampai langsung menyalakan mobil yang telah terendam banjir karena bisa memicu korsleting listrik. Akibatnya menambah parah kerusakan mobil.
Berikut 7 penanganan kendaraan yang terendam banjir, dikutip dari situs resmi Daihatsu:
1. Matikan Mesin Mobil Masalah utama dari mobil yang terendam ialah merusak bagian yang teraliri listrik. Apalagi ketika mesin dinyalakan, justru bisa menyebabkan korsleting listrik. Karenanya penting untuk mematikan mesin mobil demi meminimalisir kerusakan yang terjadi pada komponen mobil.
2. Memutus Sumber Listrik Perhatikan bagian aki dan putus aliran listrik pada kabel-kabel yang terpasang. Pasalnya masih ada sisa aliran listrik pada aki mobil meski mesin sudah dimatikan. Karena itu, kabel-kabel yang terpasang pada aki harus dilepaskan.
3. Dongkrak Bagian Depan Untuk mengurangi risiko air masuk ke komponen-komponen penting mobil seperti ECU, alternator atau air intake, maka bisa dongkrak bagian depan mobil agar meminimalisir kemasukan air. Alat yang digunakan ialah dongkrak dan jack stand sebagai penopang agar posisi mobil bisa lebih tinggi.
4. Kuras Tangki Mobil Tangki mobil yang berkarat berisiko mengalami keropos dan pada akhirnya mengalami kebocoran. Selain itu, air yang masuk ke tangki bensin juga bisa mengganggu sistem pengapian mobil. Karenanya penting untuk menguras bensin agar tangki bensin tidak mengalami karat.
5. Keringkan Pengapian Mobil Demi membuat sistem pengapian mobil agar tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah, maka penting untuk mengeringkan sistem pengapian mobilnya. Perhatikan secara teliti agar mobil tetap berfungsi secara maksimal.
6. Gunakan Towing Menerjang banjir dengan kondisi genangan yang tinggi bahkan aliran yang deras bukan merupakan ide baik. Ketika kondisi mulai surut pun, yang bisa dilakukan ialah dengan menggunakan Towing. Pasalnya meski genangan sudah rendah, namun jika dipaksakan tetap melintas maka berpotensi kemasukan air.
7. Keringkan Panel Lampu Demi memastikan lampu benar-benar kering, maka bisa menjemurnya di bawah sinar matahari untuk menghindari korsleting. Perlu dicatat bahwa komponen lampu juga memiliki arus listrik.
“Kami prediksi dalam durasi sampai tanggal 11 itu kita masih perlu waspada, atau bahkan siaga,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/3/2025).
Menurut Dwikorita saat ini masih dalam tahap tanggap darurat bencana. Sehingga ia akan bersama BNPB akan melakukan modifikasi cuaca dalam waktu dekat.
“Kami tadi dikoordinasikan oleh bapak Menko PMK dan BNPB akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi awan-awan yang bergerak ke daerah yang rawan dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan,” katanya.
“Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat. Nanti banjirin yang di darat. Konsepnya seperti itu. Karena kalau di darat, nanti banjir tempatnya,” sambungnya.
Jawa Barat, Jakarta Sampai Bengkulu Siap Siaga
Rencananya modifikasi cuaca ini akan dilakukan di kawasan Jawa Barat (Jabar), karena merupakan daerah paling rentan.
“Di Puncak kan nanti bisa jadi sumber banjir ke hilir juga. Tidak hanya kena Jawa Barat tapi juga bisa mengalir ke arah utara ke Jakarta,” katanya.
“Untuk besok prioritas di Jawa Barat karena memang paling rentan di Jawa Barat dan terutama ini di daerah pegunungan, di puncak. Kan nanti bisa jadi sumber banjir ke hilir juga. Tidak hanya kena Jawa Barat, tapi juga bisa mengalir ke arah utara, ke Jakarta, sungai-sungainya kan juga mengalir ke Utara,” sambungnya.
Dwikorita berharap dengan adanya modifikasi cuaca ini dapat mengurangi intensitas hujan. Namun Dwikorita mengimbau untuk terus waspada dan siaga hingga tanggal 11 Maret mendatang.
Adapun beberapa wilayah yang perlu diwaspadai adalah Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, sebagian Palembang, dan Bengkulu.
Mengutip TVP, Selasa (4/3/2025), para pemimpin UE akan berkumpul untuk pertemuan puncak luar biasa pada Kamis guna membahas dukungan tambahan untuk Ukraina, jaminan keamanan Eropa, dan pendanaan untuk pertahanan Eropa.
Menurut rancangan pernyataan yang disiapkan untuk pertemuan tersebut, negara-negara anggota harus mengonfirmasi bahwa tidak akan ada negosiasi apapun mengenai Ukraina tanpa Ukraina. Mereka juga meminta setiap perjanjian damai untuk Kyiv harus disertai dengan jaminan keamanan yang kuat dan kredibel bagi negara tersebut.
Rancangan tersebut juga menetapkan bahwa semua bantuan untuk Ukraina, termasuk bantuan militer, akan diberikan dengan penuh penghormatan terhadap kebijakan keamanan dan ‘pertahanan negara-negara anggota tertentu’ sambil mempertimbangkan kepentingan semua negara UE.
Namun, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan mitranya dari Slovakia, Robert Fico, telah mengancam akan memblokir deklarasi bersama tersebut. Dalam sebuah surat kepada Presiden Dewan Eropa António Costa pada hari Sabtu, Orban menulis ada perbedaan strategis dalam pendekatan kedua negara terhadap Ukraina.
“UE harus mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) dan meluncurkan pembicaraan langsung dengan Rusia terkait gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan di Ukraina. Pendekatan ini tidak sesuai dengan yang tercermin dalam rancangan kesimpulan,” tulis Orban.
Orban kemudian mengusulkan pembatasan kesimpulan tertulis untuk mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada 24 Februari. Resolusi yang disponsori AS ini tidak menyebut Rusia sebagai agresor, tidak mengutuk invasi Rusia, dan menyebut konflik tersebut sebagai “perang Rusia-Ukraina,” serta menyerukan diakhirinya konflik tersebut untuk selamanya.
“Resolusi tersebut menandakan fase baru dalam sejarah konflik dan menjadikan semua bahasa yang disetujui sebelumnya oleh Dewan Eropa tidak relevan.”
Perdana Menteri Slovakia Robert Fico menyuarakan sikap yang sama dengan Orban. Ia mengatakan negaranya memiliki keraguan tentang strategi ‘perdamaian melalui kekuatan’ UE, yang menurutnya hanya akan memperpanjang perang di Ukraina.
“Ukraina tidak akan pernah cukup kuat untuk bernegosiasi dari posisi kekuatan militer. Slovakia tidak akan mendukung Ukraina baik secara finansial maupun militer, tetapi akan menghormati keputusan negara-negara UE lainnya yang memilih untuk melakukannya,” ujarnya.
“Slovakia mengusulkan, antara lain, perlunya gencatan senjata segera (terlepas dari kapan kesepakatan damai final dicapai) yang ditolak oleh Presiden (Ukraina) (Volodymyr) Zelensky dan sejumlah besar negara anggota UE.”
Fico dan Orban secara terbuka mengkritik bantuan militer UE ke Ukraina dan sanksinya terhadap Rusia. Mereka juga mendukung sikap Presiden AS Donald Trump yang menegaskan bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mengakhiri perang di Ukraina.
Para pemimpin Slovakia dan Hungaria ini juga telah lama dituduh menjalankan kebijakan yang bersahabat dengan Moskow meskipun negara mereka merupakan anggota UE dan NATO.
Dalam laporan Reuters, visi ini akan menjadi penangkal ambisi Trump untuk Riviera Timur Tengah. Rencana ini juga akan menyingkirkan Hamas dan menggantinya dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.
Berdasarkan rencana Mesir, lembaga yang dinamakan Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Badan ini bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali daerah itu, yang telah hancur akibat perang Hamas dan Israel.
“Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian bunyi pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut.
Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Dikatakan bahwa rencana tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin”.
Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik guna melawan rencana Trump mencaplok Gaza dan mengusir warganya. Sejumlah ide telah diajukan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.
Rencana Trump, yang membayangkan pembersihan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang telah lama berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di antara warga Palestina dan negara-negara Arab. Meski begitu, ada satu garis merah yang telah ditetapkan oleh Washington.
“Presiden Trump telah menegaskan bahwa Hamas tidak dapat terus memerintah Gaza,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes ketika ditanya tentang rencana Mesir untuk Gaza dan apakah AS akan mendukungnya.
“Meskipun Presiden tetap berpegang pada visinya yang berani untuk Gaza pasca perang, ia menyambut masukan dari mitra Arab kami di kawasan tersebut. Jelas usulannya telah mendorong kawasan tersebut untuk berunding daripada membiarkan masalah ini berubah menjadi krisis lebih lanjut.”
Sementara itu, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut tidak mengetahui usulan semacam itu dari Mesir. Namun ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang menguasai Gaza.
“Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya. “Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.”
Kelompok Islam Palestina Hamas telah memerintah daerah kantong pantai tersebut sejak 2007. Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan memicu gempuran balik dari Tel Aviv
Serangan balik Israel sejak itu telah menewaskan 48.400 warga sipil Gaza, termasuk lansia dan anak-anak. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah pesisir Palestina itu telah hancur hingga 70%.
Rancangan Mesir tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak melucuti senjata atau mundur dari politik. Proposal tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab yang akan mengambil alih peran dalam memberikan keamanan.
“Baik badan keamanan maupun pemerintahan akan ‘diatur, dibimbing, dan diawasi’ oleh dewan pengarah. Rancangan tersebut mengatakan dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam, AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lainnya,” ujar rencana Mesir itu.
“Kami sepakat dengan Mesir mengenai pembentukan komite yang terdiri dari para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri dari para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina.”
Biaya Pembangunan
Sejak Hamas mengusir Otoritas Palestina dari Gaza setelah perang saudara singkat pada tahun 2007, Hamas telah menghancurkan semua oposisi di sana. Didukung oleh Iran, Hamas membangun aparat keamanan dan organisasi militer yang luas yang berbasis di sekitar jaringan terowongan.
Rencana Mesir sendiri tidak merinci siapa yang akan membayar untuk membangun kembali Gaza, sebuah RUU yang diperkirakan oleh PBB lebih dari US$ 53 miliar (Rp 871 triliun). Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen setidaknya US$ 20 miliar (Rp 328 triliun) pada tahap awal.
Proposal Mesir membayangkan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.
Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) dapat menjadi sumber pendanaan penting dari kawasan tersebut. Namun UEA, misalnya, melihat Hamas sebagai ancaman eksistensial dan tidak mungkin menawarkan pendanaan apapun hingga Hamas disingkirkan.
Kementerian Luar Negeri di Qatar dan UEA serta kantor media internasional Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana Mesir, atau pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk memberikan dana guna membangun kembali Gaza.
Harga BBM Pertamax atau RON 92 turun menjadi Rp12.100 per liter dari yang sebelumnya Rp12.400 liter untuk wilayah DKI Jakarta. Tak cuma Pertamax, harga Pertamax Turbo menjadi Rp13.050 per liter dari sebelumnya Rp13.300 per liter.
Sementara harga Pertamax Green atau RON 95 turun menjadi Rp12.800 per liter dari yang sebelumnya Rp13.150 per liter di bulan Mei 2025.
Harga BBM solar seperti Dexlite (CN 51) mengalami penurunan menjadi Rp12.740 per liter dari sebelumnya Rp13.350 per liter.
Lalu Pertamina Dex (CN 53) harganya turun menjadi Rp13.200 per liter dari sebelumnya Rp13.750 per liter.
Sementara harga Pertalite dan solar subsidi tidak ada perubahan.
Penurunan harga ini mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Berikut daftar harga BBM Pertamina per 1 Juni 2025 di Jakarta:
Menurutnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga manusia.
Salah satu contohnya adalah pemain bisbol, karena tidak mungkin mesin akan menggantikan orang untuk bermain bisbol.
Meski begitu, beberapa pekerjaan memang tetap akan tergantikan AI, seperti dokter dan guru kemungkinan tak akan butuh jasa manusia lagi di masa depan.
Gates mengatakan kedua pekerjaan tersebut bakal jadi hal umum dan gratis.
Selain itu industri makanan dari hulu ke hilir pun akan terkena disrupsi AI. “Namun untuk membuat dan memindahkan sesuatu serta menanam makanan, seiring berjalannya waktu akan menjadi masalah yang bisa dipecahkan,” Gates, dikutip Minggu (1/6/2025).
Dengan begitu artinya dunia akan masuk ke era kecerdasan gratis. Saat itu, teknologi AI bakal bisa diakses dengan mudah dan menyentuh tiap aspek kehidupan manusia.
Misalnya obat-obatan, diagnosis, pengajaran, hingga asisten virtual yang dapat dilakukan dengan teknologi AI. Gates mengatakan bahwa semua perubahan itu akan terjadi dengan cepat dan tanpa batasan.
“Ini mendalam dan sedikit menakutkan karena terjadi dengan cepat dan tidak ada batasan,” jelasnya.
Hingga awal tahun 2025, Indonesia telah menghadapi gelombang besar PHK dengan jumlah pekerja yang terdampak mencapai sekitar 60.000 orang pada dua bulan pertama tahun ini. Data ini diperoleh dari laporan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI juga mencatat bahwa PHK terjadi di 50 perusahaan, termasuk 15 di antaranya yang dinyatakan pailit.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan bahwa pada Januari dan Februari 2025, sekitar 40.000 pekerja mengalami PHK, dengan konsentrasi terbesar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Tangerang. Data ini diperoleh dari jumlah pekerja yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui JHT maupun JKP.
Kini industri perhotelan terancam sama akan mengalami badai PHK.
Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) pada April 2025 terhadap anggotanya, dihasilkan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat okupansi sepanjang kuartal I 2025.
Dari hasil survei tersebut, dinyatakan bahwa sebanyak 70% responden dalam survei BPD PHRI DK Jakarta menyatakan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan. Hal itu dikatakan Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, dalam konferensi pers PHRI, pada Senin (26/5/2025) lalu.
Menurut Sutrisno, kini industri hotel dan restoran tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi dengan tekanan dari sisi pendapatan dan biaya yang tidak seimbang, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah-langkah antisipatif.
Menurut hasil survei, responden memprediksi akan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 10% hingga 30%. Selain itu, 90% responden berpotensi bakal melakukan pengurangan daily worker, dan 36,7% responden akan melakukan pengurangan staf. Padahal jika menilik data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta. Industri hotel dan restoran selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13%.
Jika kondisi ini terus terjadi, maka penurunan kinerja sektor ini juga membawa efek domino terhadap sektor lain seperti UMKM, petani, pemasok logistik, dan pelaku seni-budaya, mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok dan ekosistem industri pariwisata.
Jika melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan jumlah hotel di Indonesia dari 2023 ke 2024 sebesar 11%. Jika potensi penurunan okupansi terjadi, hal ini dapat berpotensi berkurangnya jumlah hotel di Tanah Air akibat kebangkrutan.
Seremonial Memorandum of Understanding (MoU) showing tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/05).
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Macron merupakan momentum bersejarah dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis dalam berbagai sektor, salah satunya pada percepatan transisi energi.
“Hari ini kami sepakat untuk melangkah lebih jauh lagi dengan mengadopsi deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan Indonesia-Prancis di tahun 2050. Ini juga menunjukkan komitmen kita untuk meningkatkan kerja sama kita di bidang strategis,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Senada dengan hal itu, Emmanuel Macron menyampaikan dukungan Prancis untuk agenda transisi energi Indonesia, termasuk proyek hidrogen dan energi surya. Hingga saat ini, Prancis telah mengucurkan dana sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia.
“Prancis merupakan mitra untuk transisi energi, 450 juta euro telah disalurkan dari komitmen 500 juta euro (untuk mendukung transisi energi), saya senang hari ini dalam bidang tenaga surya dan hidrogen, ada proyek penting yang disepakati,” terang Macron.
Adapun Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan kerja sama ini menandai langkah konkret kolaborasi global dalam mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
“Kami siap berkolaborasi lintas negara untuk mendorong kerja sama di bidang energi bersih, dalam hal ini dengan Prancis melalui HDF Energy. Kolaborasi strategis ini bukan hanya simbol solidaritas global, tetapi juga menjadi katalisator nyata dalam mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen hijau di Indonesia menuju masa depan nol karbon,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (29/5/2025).
Darmawan menjabarkan dalam kerja sama ini, PLN bersama PT SMI dan HDF Energy akan mengeksplorasi skema pembiayaan dan potensi pemanfaatan hidrogen di sektor ketenagalistrikan termasuk instrumen mitigasi risiko, serta pengembangan kapasitas SDM melalui program peningkatan kompetensi.
Sementara itu, Direktur Asia HDF Energy sekaligus Presiden Direktur PT HDF Energy Indonesia, Mathieu Geze mengatakan, hadirnya Presiden Prancis dan Presiden Indonesia dalam seremoni hari ini menjadi simbol kuat dari kerja sama internasional yang kian berkembang dalam mendorong transisi energi global.
“Melalui perjanjian ini, kami bekerja sama dengan PLN dan PT SMI untuk membuka potensi penuh hidrogen hijau di Indonesia. Dengan teknologi inovatif asal Prancis dari HDF, kami berkomitmen menyediakan listrik bersih dan andal, sekaligus membangun fondasi ekosistem hidrogen yang tangguh, tidak hanya untuk energi, tetapi juga untuk kebutuhan maritim,” tuturnya.
Putusan ini merupakan hasil pengabulan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang diketok hakim MK pada sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (27/5).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melihat dulu putusan MK sebelum mengambil langkah untuk merespons dalam sebuah kebijakan.
“Nantilah, kita lihat dulu,” ucap Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Sebagaimana diketahui, dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menilai frasa ‘wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya’ dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang hanya untuk sekolah negeri menimbulkan kesenjangan. Akibatnya, kata Enny, ada keterbatasan daya tampung di sekolah negeri hingga peserta didik terpaksa bersekolah di sekolah swasta.
MK berpandangan, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Oleh karena itu, kata Enny, frasa “tanpa memungut biaya” dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah swasta dengan beban biaya yang lebih besar.
“Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa,” ujar Enny, seperti dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi.
Menurut Enny, data tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk satuan pendidikan yang dikelola pemerintah, namun masih terdapat kesenjangan yang menyebabkan banyak peserta didik tidak dapat tertampung di sekolah negeri dan harus mengandalkan keberadaan sekolah/madrasah swasta.
“Sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena norma konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Norma konstitusi a quo mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, norma Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta),” papar Enny
Enny juga menambahkan salah satu aspek krusial dalam implementasi ketentuan tersebut adalah bagaimana negara dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri.
Dalam hal ini, untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang hanya memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
