Minggu, 26 Desember 2004, pukul 07:58 WIB, Aceh diguncang gempa bumi bermagnitudo 9,1–9,3. Gempa itu menyebabkan tsunami dahsyat, dengan ketinggian air hingga mencapai 30 meter.
Peristiwa besar itu membuat 227.898 jiwa meninggal dunia. Musibah ini menghancurkan begitu banyak infrastruktur serta jatuhnya perekonomian Aceh.
Pertumbuhan ekonomi Aceh 2004 atau pasca-bencana dahsyat gempa bumi dan tsunami serta konflik bersenjata, berada pada angka -9,63 persen. Bahkan, pada 2005 kembali jatuh di -10,12 persen. Hal ini, karena Aceh sedang dalam pemulihan, dan masih dilanda konflik.
Pascabencana tsunami atau pada pertengahan 2005, rencana gencatan senjata dan perdamaian mulai terdengar di telinga masyarakat Aceh.
Lembaga Crisis Management Initiative (CMI) yang berpusat di Finlandia di bawah kepemimpinan Martti Ahtisaari (mantan Presiden Finlandia) melakukan mediasi rencana perdamaian Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Berkat pendekatan yang baik dari Martti Ahtisaari, negosiator asal Finlandia Juha Christensen dan Pemerintah Indonesia dengan petinggi GAM membuahkan hasil, dan kesepakatan damai disetujui.
Proses perdamaian akhirnya terjadi pada 15 Agustus 2005 di Kota Helsinki Finlandia, melalui sebuah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Helsinki.
Terdapat 71 butir pasal dalam kesepakatan itu, di antaranya, Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik. Hasil dari perdamaian itu kemudian dijabarkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
UU khusus ini kemudian memberikan harapan akan kebangkitan ekonomi lebih baik, menghilangkan kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Melalui alokasi dana otonomi khusus (otsus) 2008-2022 sebesar dua persen dan 2023-2027 satu persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.
Dana otonomi khusus Aceh, menjadi salah satu instrumen yang begitu penting bagi daerah ujung paling barat Indonesia itu untuk membangkitkan ekonomi pascamusibah tsunami dan konflik berkepanjangan.