Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubud Kemenhub) mendukung optimalisasi operasional Bandar Udara (Bandara) Dhoho Kediri sebagai alternatif layanan penerbangan umrah, guna penguatan konektivitas dan optimalisasi penerbangan di Jawa Timur (Jatim).
Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan pihaknya telah membahas hal tersebut saat menerima audiensi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
“Pertemuan kami membahas penguatan konektivitas penerbangan di wilayah Jawa Timur, khususnya rencana optimalisasi operasional Bandar Udara Dhoho Kediri sebagai alternatif layanan penerbangan umrah dan pendukung bandara utama lainnya di provinsi tersebut,” kata Lukman dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Sebagai regulator, Ditjen Hubud menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Jatim untuk memaksimalkan potensi Bandara Dhoho.
Menurutnya, langkah itu strategis dalam mendistribusikan beban operasional penerbangan yang saat ini masih terpusat di Bandara Juanda Surabaya.
Bandara Juanda, kata Lukman, saat ini melayani sekitar 14 juta penumpang per tahun dari kapasitas maksimal 21 juta penumpang. Setelah dilakukan evaluasi, peningkatan kapasitas Juanda hanya memungkinkan sampai 27 juta penumpang.
“Artinya, kita harus bersiap sejak sekarang mencari dan membangun simpul-simpul penerbangan baru untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan,” ujar Lukman.
Dirjen menambahkan Bandara Dhoho didesain untuk melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380, serta memiliki fasilitas dan spesifikasi teknis yang modern dan memenuhi standar internasional.
Hal itu membuka peluang besar bagi Dhoho untuk menjadi bandara alternatif keberangkatan jamaah umrah dan pusat konektivitas dalam negeri wilayah selatan Jatim.
Kemenhub menilai dari sisi infrastruktur, Bandara Dhoho sangat memadai. Namun sebelum beroperasi penuh untuk penerbangan umrah, perlu dipastikan seluruh aspek keselamatan (safety), keamanan (security), pelayanan (services), dan kepatuhan terhadap regulasi (compliance) terpenuhi.