POLITICSOFTRUST

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, sepanjang 2024, hingga Juli, total nilai transaksi surat utang yang diperdagangkan melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) telah mencapai Rp124,4 triliun. Nilai ini meningkat sebesar 179,2% dari nilai transaksi pada periode yang sama di tahun sebelumnya pada Juli 2023.

Nilai transaksi tersebut dikontribusikan oleh transaksi bilateral melalui mekanisme Request for Order (RFO) sebesar 76,7% dan mekanisme Order Book serta Request For Quotation (RFQ) sebesar 23,3%. Tercatat pada bulan Juli 2024, total nilai transaksi bulanan di SPPA mencapai all time high (ATH) yaitu sebesar Rp34,4 triliun per bulan.

“Rekor tertinggi sebelumnya pernah dicatatkan pada November 2023 yaitu sebesar Rp30,63 triliun per bulan,” tulis keterangan BEI, Jumat (9/8/2024).

Sampai dengan Juli 2024, market share SPPA sudah mencapai 13,7% jika dibandingkan total seluruh nilai transaksi Surat Utang Interdealer Domestik oleh Pengguna Jasa SPPA. Market Share ini meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya pada Juli 2023.

Pada periode yang sama, pengguna jasa SPPA juga mengalami peningkatan sebanyak 4 pengguna jasa baru SPPA, sehingga saat ini terdapat 37 pengguna jasa SPPA yang terdiri dari bank, perusahaan sekuritas, dan pialang pasar uang.

Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan value added yang ditawarkan SPPA dalam transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS).

Direktur BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan, peningkatan nilai transaksi dan jumlah pengguna jasa SPPA tersebut dimotivasi oleh beberapa penyempurnaan yang dilakukan pada SPPA. Penyempurnaan tersebut antara lain peningkatan batasan nilai minimum trading limit, risk management terkait acuan harga perdagangan, koreksi, dan pembatalan transaksi yang dilakukan langsung melalui SPPA, sekaligus penyempurnaan laporan aktivitas perdagangan yang dapat terintegrasi dengan sistem dealer pengguna jasa SPPA dan Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE).

“SPPA dirancang sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan pelaku pasar EBUS di Indonesia, sehingga seluruh penyempurnaan yang dilakukan berorientasi kepada kemudahan dan kenyamanan pengguna jasa SPPA. Kami berharap agar SPPA dapat berperan lebih baik dan lebih cepat lagi dalam peningkatkan likuiditas dan efisiensi perdagangan EBUS Indonesia,” ungkapnya.

Jeffrey melanjutkan, kinerja perdagangan SPPA yang terus membaik ini sebagai hasil dari kolaborasi yang sangat baik antara BEI sebagai penyelenggara dengan para pelaku pasar EBUS, Dealer Utama, dan Asosiasi terkait, seperti Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN) serta Regulator antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, guna terus menyediakan kemudahan dalam bertransaksi surat utang.

“Saat ini BEI juga dalam proses mempersiapkan SPPA agar dapat memberikan layanan transaksi repurchase agreement (Repo) dengan menggunakan underlying surat utang,” sebutnya.

Perluasan layanan ini akan meliputi segmen Pengguna Jasa SPPA, agar para pelaku pasar dapat memperoleh benefit untuk melakukan transaksi pasar uang di SPPA. Hal ini juga akan melengkapi fitur transaksi Surat Utang yang sudah berjalan saat ini.

Setidaknya ditargetkan 40 Pengguna Jasa SPPA dapat memanfaatkan layanan transaksi Repo Surat Utang pada saat diluncurkan akhir 2024 nanti.

“Dengan komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan, kami percaya bahwa SPPA dapat memiliki peran yang lebih strategis sebagai bagian dari platform Infrastruktur Pasar Keuangan” pungkasnya.

Ribuan penduduk telah dievakuasi dan keadaan darurat telah diumumkan di Kursk pasca-Ukraina melancarkan serangan langka ke wilayah perbatasan Rusia awal minggu ini.

Melansir CNBC International pada Jumat (9/8/2024), penjabat Wakil Gubernur Andrei Belostotsky mengatakan sekitar 3.000 orang dievakuasi dari daerah yang dibombardir di wilayah tersebut. Ia juga menyebut empat orang telah dilaporkan tewas.

Sementara pada Rabu, penjabat Gubernur daerah Alexei Smirnov mengatakan “situasi operasional” di daerah perbatasan tetap “rumit”.

“Untuk menghilangkan konsekuensi dari pasukan musuh yang memasuki wilayah tersebut, saya telah memutuskan untuk mengumumkan keadaan darurat,” kata Smirnov dalam pembaruan di Telegram, menambahkan bahwa serangan pesawat tak berawak dan rudal terus berlanjut sepanjang malam.

Rusia tampaknya lengah ketika Ukraina memulai serangan pada hari Selasa, di mana Kemhan Rusia mengaitkan serangan itu dengan “kelompok sabotase dan pengintaian.”

Pada saat itu, dikatakan 300 tentara Ukraina telah menyeberangi perbatasan dengan tank dan kendaraan lapis baja, memasuki negara itu di dekat kota Sudzha, sekitar 400 mil barat daya Moskow. Kursk terletak di seberang perbatasan dari wilayah Sumy di timur laut Ukraina.

Dalam unggahan di Telegram, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia mengatakan pada Kamis (8/8/2024) bahwa pasukannya di Kursk terus “menghancurkan formasi bersenjata” dari Ukraina.

Kemhan Rusia juga mengklaim bahwa kerugian Ukraina sejak dimulainya operasi Kursk berjumlah 660 tentara dan 82 kendaraan lapis baja termasuk “delapan tank, 12 pengangkut personel lapis baja, enam kendaraan tempur infanteri, 55 kendaraan tempur lapis baja, dan satu kendaraan antirintangan.”

Jumlah kendaraan militer yang disebutkan jauh lebih tinggi dari angka awal kementerian bahwa 11 tank dan sekitar 20 kendaraan lapis baja terlibat dalam serangan awal yang dimulai pada hari Selasa lalu.

Namun informasi ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Baik Rusia maupun Ukraina tidak mempublikasikan angka kematian dan kedua belah pihak memiliki kepentingan pribadi untuk membesar-besarkan kerugian masing-masing.

Setelah awalnya meremehkan serangan berani Ukraina ke Kursk, Rusia juga terlihat waspada untuk mengabaikan serangan baru yang tampak di wilayahnya.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu menuduh Ukraina melakukan “provokasi skala besar lainnya” di perbatasan Rusia, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung antara unit Ukraina dan pasukan Rusia yang dikirim untuk mempertahankan daerah tersebut.

Penasihat presiden Ukraina Mykhailo Podolyak pada hari Kamis menyatakan bahwa agresi Rusia telah memicu operasi terbaru.

“Akar penyebab dari setiap eskalasi, penembakan, aksi militer, evakuasi paksa, dan penghancuran bentuk kehidupan normal, termasuk di dalam wilayah (Rusia) sendiri seperti wilayah Kursk dan Belgorod, semata-mata adalah agresi Rusia yang tegas,” tulis Podolyak di platform media sosial X.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto 2024-2028. Itu ditetapkan dalam Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024.

Peta Jalan tersebut dibuat dengan misi untuk menciptakan industri IAKD yang terpercaya dan kredibel mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional; dengan tetap mendorong pengembangan inovasi, menjaga stabilitas keuangan dan menegakkan pelindungan konsumen. Selain itu, tujuan strategis pelaksanaan Peta Jalan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan sektor IAKD yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan.

Visi bersama yang hendak dicapai adalah untuk mewujudkan industri IAKD yang inovatif, berintegritas, dan terus berkembang yang memprioritaskan inklusi keuangan dan pelindungan konsumen serta berkontribusi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Yang untuk tahap awal ini kami mengusung tema menyongsong masa depan keuangan digital, meletakkan fondasi pengawasan yang efektif dan berimbang. Adapun pengembangan dan penguatan yang akan dilakukan oleh bidang IATD setidaknya untuk 5 tahun ke depan akan berfokus pada 4 pilar,” Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi di Pullman Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Pelaksanaan Peta Jalan ini dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu:

Fase 1: Penguatan Fondasi Pengaturan dan Pengawasan yang akan berjalan di tahun 2024 hingga 2025;
Fase 2: Akselerasi Pengembangan dan Penguatan yang akan berjalan di tahun 2026 hingga 2027; dan
Fase 3: Pendalaman dan Pertumbuhan Berkelanjutan yang akan berjalan dari tahun 2027 hingga 2028, dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK juga telah menyusun empat pilar utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi dan rencana kerja selama periode 2024- 2028, yaitu:

1. Pengaturan dan Pengembangan;
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum;
3. Perizinan dan Informasi; dan
4. Inovasi.

Dalam menjalankan rencana kerja selama 2024 hingga 2028, usaha untuk mencapai visi dan menjalankan misi tersebut harus berjalan beriringan dengan pengembangan beberapa pendukung utama, antara lain:

1. Transformasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur dan proses bisnis; dan
3. Sinergi dan kerjasama kelembagaan.

Peta jalan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengembangan industri IAKD untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas tidak hanya bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga dapat mendukung perekonomian nasional serta mendukung pendalaman pasar industri jasa keuangan dan memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Utang tentu menjadi kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mereka memenuhi kewajiban lain.

Sebut saja dalam situasi perusahaan yang hendak dilikuidasi, mereka harus membayar utangnya terlebih dahulu sebelum mengembalikan modal kepada pemegang saham.

Hal ini menunjukkan bahwa utang akan menjadi tanggung jawab yang tak bisa diabaikan. Wajar saja investor tentu harus berhati-hati dengan urusan yang satu ini.

Lantas apakah Anda sebagai investor harus menjauhi saham-saham perusahaan yang memiliki utang besar? Berikut penjelasannya

Mengetahui utang yang wajar

Sebelum memutuskan apakah sebuah emiten layak beli, sangat penting untuk memahami apa itu besaran utang. Apakah utang yang lebih dari Rp 1 triliun dinyatakan? Atau miliaran Rupiah pun bisa dianggap besar?

Pada intinya, besar kecilnya utang perusahaan tidak bisa diukur hanya dari nominalnya saja. Mungkin saja utang sebesar Rp 1 triliun bisa dianggap kecil bagi satu perusahaan, namun sangat besar bagi perusahaan lainnya.

Oleh karena itu, dalam menilai utang, Anda perlu memakai rasio utang berbanding ekuitas atau Debt to Equity Ratio (DER). Rasio ini membandingkan total utang perusahaan dengan modal yang dimiliki.

Umumnya, investor menetapkan DER sebesar 1 kali sebagai batas wajar utang perusahaan, yang berarti total utang dan modal berada dalam jumlah yang seimbang. Namun, sejumlah investor lain masih bisa mentolerir DER yang lebih tinggi, misalnya hingga 2 kali, jika kondisi operasional perusahaan masih mendukung.

Selain DER, rasio Gearing juga digunakan untuk menilai struktur modal perusahaan. Berbeda dengan DER yang membandingkan total utang dengan modal, Gearing ratio lebih fokus pada utang berbunga, seperti obligasi, pinjaman bank, dan utang berbunga lainnya.

Namun, perlu diingat bahwa perhitungan rasio-rasio ini hanya berlaku untuk perusahaan non-keuangan seperti perbankan, multifinance, asuransi dan lainnya. Di sektor keuangan, seperti perbankan utang justru berfungsi sebagai dana kelolaan dari pihak ketiga (seperti tabungan, giro, dan deposito), yang berbeda dari perusahaan non-bank yang menggunakan utang untuk belanja modal.

Apa efek utang ke kinerja perusahaan?

Tentunya, akan ada sejumlah dampak yang dapat dirasakan oleh perusahaan yang memiliki utang cukup besar.

Bisa jadi, perusahaan yang bersangkutan memiliki keterbatasan dalam operasional, karena prioritas utama mereka adalah menyelesaikan kewajiban utang.

Hal ini membuat perusahaan kurang fleksibel dalam melakukan manuver bisnis seperti ekspansi dan penetrasi pasar, yang pada akhirnya dapat membatasi potensi pertumbuhan.

Selain itu, konsekuensi lain dari adanya tumpukan utang adalah beban bunga yang harus dibayar sebagai imbalan atas modal yang dipinjam.

Beban bunga dapat mengurangi laba bersih perusahaan, karena sebagian pendapatan yang seharusnya bisa dinikmati sebagai keuntungan harus dialokasikan untuk biaya non-operasional, yaitu beban bunga.

Dan yang terakhir adalah, utang umumnya dibayangi oleh risiko gagal bayar. Semakin besar utang, semakin besar pula risiko gagal bayar.

Terlebih lagi, jika kondisi makro ekonomi dilanda ketidakpastian dan perusahaan mengalami penurunan pendapatan, maka risiko gagal bayar bisa semakin meningkat.

Efek positif Utang

Utang tentu menjadi alternatif yang baik untuk memaksimalkan daya ungkit perusahaan. Anggap saja, jika perusahaan ingin melakukan ekspansi dengan membangun pabrik baru, mereka mungkin memilih untuk menerbitkan obligasi daripada menggunakan kas perusahaan, yang mungkin terbatas atau lebih baik digunakan untuk kebutuhan operasional lainnya. Dengan demikian, perusahaan bisa menjalankan ekspansi tanpa mengganggu likuiditas.

Selain itu, meski utang bisa menurunkan laba perusahaan. Penurunan laba ini juga tentunya bisa mengurangi beban pajak, karena pajak perusahaan dihitung setelah seluruh beban operasional dan nonoperasional dikurangkan dari pendapatan usaha.

Namun, penting untuk diingat bahwa penilaian terhadap utang perusahaan tidak bisa disamaratakan antara satu perusahaan dengan yang lain, karena setiap perusahaan memiliki model bisnis, kondisi operasional, dan lingkungan yang berbeda.

Oleh karena itu, utang seharusnya tidak menjadi satu-satunya faktor dalam mengambil keputusan investasi; berbagai indikator lain juga perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan investasi yang optimal.

Tertarik mempelajari cara mencari saham di tengah kondisi makroekonomi yang penuh dengan ketidakpastian? Bergabunglah bersama kami di Kelas Cuan Stock Market Mastery: Cari Tahu Hubungan Makro Ekonomi dengan Pasar Saham.

Acara akan diselenggarakan secara online, di 31 Agustus 2024. Daftarkan diri Anda semua di sini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang dengan torehan 2 medali emas untuk RI di ajang Olimpiade Paris 2024. Dua medali itu didatangkan oleh atlet panjat tebing dan angkat besi.

“Ya, saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira senang semuanya terhadap perolehan emas dari Veddriq Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizki Juliansyah juga di angkat besi, saya kira negara mengapresiasi rakyat sangat mengapresiasi terhadap capaian emas itu,” kata Jokowi acara Penyerahan SK TORA dan Peninjauan EXPO Festival LIKE 2, di Jakarta Convention Center, Jumat (9/8/2024).

Jokowi menjanjikan bonus kepada atlet yang menorehkan prestasi. Meski ia belum mau mengungkapkan apa yang akan diberikan.

“Ya, saya juga akan baru anu apa tahu. Nanti dibicarakan yang jelas nanti ada bonus,” kata Jokowi.

Untuk diketahui, Peringkat Indonesia dalam klasemen perolehan medali sementara Olimpiade Paris 2024 langsung meroket berkat sumbangan dua medali emas dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing dan angkat besi, Jumat (9/8/2024).

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia pukul 07.15 WIB

Indonesia menduduki peringkat ke-28 klasemen perolehan medali sementara Olimpiade Paris 2024 berkat raihan dua medali emas, nol perak, dan satu perunggu. Selain peringkat yang melambung jauh, Indonesia pun menjadi pemimpin ASEAN bersama Filipina yang bertengger di urutan ke-26.

Selain hanya tepat di bawah Filipina, Indonesia pun sukses unggul di atas wakil Asia Tenggara yang masuk ke dalam papan klasemen lainnya, yakni Thailand (32) dan Malaysia (76).

Sebelumnya pada Kamis (8/8/2024) pagi, peringkat Kontingen RI dalam klasemen sementara Olimpiade sempat terperosok ke posisi 72 karena hanya mengantongi satu medali tunggal, yakni perunggu yang disumbangkan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari nomor badminton tunggal putri.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengeluarkan riset terbaru mengenai kondisi kelas menengah di Indonesia saat ini. Dari riset itu, terungkap bahwa populasi kelas menengah yang paling padat justru bukan berada di Pulau Jawa.

Peneliti LPEM UI Teuku Riefky mengatakan proporsi kelas menengah tertinggi ada di Sulawesi, dengan persentase 22,2%. Sementara itu, proporsi kelas menengah terendah ada di Sumatera dengan persentase 13,8%.

“Untuk kelas menengah, Sulawesi memiliki proporsi tertinggi sebesar 22,2%, sementara Sumatera memiliki proporsi terendah sebesar 13,8%,” kata dia dalam hasil riset LPEM UI, dikutip Jumat, (9/8/2024).

Adapun untuk kelompok calon kelas menengah atau aspire middle class (AMC), LPEM mencatat kepadatan paling tinggi ada di Kalimantan. Proporsi penduduk calon kelas menengah di pulau itu mencapai 60%. Sedangkan, Bali dan Nusa Tenggara memiliki proporsi calon kelas menengah terkecil, yaitu 48%.

Perlu diketahui, proporsi yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah kelas menengah dibandingkan total populasi di pulau tersebut. Semakin tinggi angka proporsi kelas menengah di suatu pulau, berarti semakin padat kelompok kelas menengahnya.

Meski kepadatan kelas menengah paling banyak di Sulawesi, LPEM mencatat pulau yang memiliki jumlah populasi kelas menengah maupun calon kelas menengah paling banyak adalah Jawa dan Sumatera.

Secara nasional, ada 54,6% calon kelas menengah

yang tinggal di Jawa dan 24,3% lainnya tinggal di Sumatera. Sementara untuk kelas menengah, 62,1% kelompok ini tinggal di Jawa dan 16,2% di Sumatera, serta sisanya 21,7% tersebar di kawasan lainnya.

“Meskipun terdapat variasi ini, Jawa dan Sumatra memiliki populasi calon kelas menengah dan kelas menengah terbesar sebagai akibat dari total penduduk mereka yang lebih besar,” kata Riefky.

Dalam laporannya, LPEM mengadopsi definisi kelas menengah dari Bank Dunia. Bank Dunia mendefinisikan kelas menengah sebagai individu yang menikmati keamanan ekonomi, bebas dari kekhawatiran akan kemiskinan dan mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi yang bersifat diskresioner. Kelas menengah terdiri dari mereka yang memiliki peluang kurang dari 10% untuk menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsi mereka saat ini.

LPEM memperkirakan pada 2023, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 18,8% dari populasi. Artinya ada sekitar 52 juta jiwa kelas menengah di Indonesia saat ini. Sedangkan proporsi calon kelas menengah diperkirakan mencapai 53,4% atau setara dengan 144 juta jiwa.

Kondisi kelas menengah belakangan ini mendapatkan sorotan lantaran jumlahnya diperkirakan terus merosot. LPEM mencatat pada 2018, proporsi kelas menengah Indonesia dari populasi mencapai 23%. Namun, setelah itu proporsinya terjun ke angka 18,8%.

Sebagian besar kelas menengah itu diperkirakan turun ke kelas ekonomi di bawahnya, yaitu calon kelas menengah dan kelas rentan. Sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatnya harga barang konsumsi diperkirakan menjadi penyebab banyak kelas menengah di Indonesia yang terjun ke kondisi hampir miskin.

Hari Game Indonesia jatuh kemarin, 8 Agustus 2024. Untuk merayakannya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pamer Lokapala di akun Instagramnya.

“Ini adalah Lokapala. Gim MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) berbasis IP (Intellectual Property) yang dikembangkan oleh Anantarupa Studios. Terinspirasi dari penelitian budaya, tokoh mitologi dan sejarah Nusantara, Lokapala menjadi gim esports pertama asal Indonesia dan satu-satunya dari Asia Tenggara,” tulis Luhut dengan membagikan foto dia memegang game tersebut di HP.

Indonesia, kata Luhut, tercatat sebagai pasar mobile gaming terbesar ketiga di seluruh dunia, berdasarkan hasil unduhan di Google Play.

Pada 2025 mendatang, potensi pasar gim Indonesia diprediksi mencapai US$2,5 miliar (setara Rp36 triliun). Sayangnya, pangsa pasar gim di Indonesia masih didominasi oleh gim asing. Sedangkan gim lokal hanya menguasai 0,5% saja.

Menko Marves melihat potensi besar industri gim nasional bukan hanya sebagai entertainment semata, melainkan juga sebagai alat edukasi yang efektif dan kreatif.

Melalui gim, nilai-nilai budaya dan kekayaan tradisi nusantara bisa diperkenalkan dengan cara yang lebih menyenangkan.

Selain itu, gim juga menjadi medium penyampai pesan-pesan edukatif untuk memperkenalkan sejarah peradaban bangsa dan kearifan lokal kepada generasi muda, dengan cara yang lebih interaktif dan menarik.

Beberapa gim buatan Indonesia telah berhasil menjadi salah satu instrumen penguatan diplomasi ekonomi dan budaya, baik di regional maupun internasional. Ini yang melatarbelakangi lahirnya Perpres 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan potensi besar yang dimiliki oleh para developer gim lokal, dan menjadikan gim buatan Indonesia sebagai bagian dari industri global yang terus berkembang.

Dia berharap anak muda Indonesia bisa jadi pengembang game kelas dunia.

“Saya ingin di masa depan, generasi muda kita bukan hanya menjadi konsumen gim saja, tetapi mereka menjadi kreator dan developer gim terkemuka di kancah global,” pungkasnya.

Sungai berperan besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan data tahun 2023 dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km).

Aliran sungai yang bersih dan tertata rapi tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai juga mampu memberikan dampak ekonomi dan menggerakan ekonomi masyarakat.

Berkaca dari situ, BRI terus berupaya mendorong perbaikan dan revitalisasi sungai di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama yang tingkat pencemaran airnya sangat tinggi terutama akibat sampah yang menumpuk. Upaya ini dilakukan lewat Program BRI Peduli “Jaga Sungai Jaga Kehidupan” yang dijalankan di beberapa wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menjelaskan, dalam program ini BRI mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem sungai atau khususnya mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kegiatan yang sudah dilakukan BRI sejak tahun 2020 ini telah menjangkau 100 titik sungai atau kali yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga akhir Juni 2024, tercatat program Jaga Sungai Jaga Kehidupan telah dilakukan di area sungai seluas 152.024 m2 dengan jumlah reduksi sampah anorganik sebanyak 53.576,57 kg dan sampah organik sebanyak 68.495,02 kg.

“Edukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai adalah salah satu tujuan utama dari program ini. Dalam pelaksanaannya, program ini telah melibatkan 6.541 orang di berbagai wilayah, dimana masyarakat secara bergotong royong ikut terlibat dalam mewujudkan sungai yang bersih di lingkungannya masing-masing,” ungkap Catur dalam keterangan resminya, Kamis (8/8/2024).

Dengan mengusung semangat Pro Planet dan Pro People, BRI tidak hanya melakukan normalisasi, pembersihan, pengerukan sungai. Akan tetapi, BRI juga membangun sejumlah sarana dan prasarana seperti taman, ruang terbuka hijau, dan area ramah anak, serta juga mengedukasi masyarakat mengenai pemeliharaan aliran sungai yang sehat yang bermanfaat bagi kehidupan.

Tak ketinggalan, program ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Pasalnya, sampah yang terkumpul dari pembenahan sungai tersebut dipilih dan dipilah, dipisahkan sampah organik dan anorganik atau plastik.

Sampah organik yang sudah dipilah bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat seperti bahan pupuk kompos, tambahan pakan ternak, urban farming, bahkan bisa diolah menjadi biogas. Sedangkan sampah anorganik akan dicacah menggunakan alat pencacah sampah yang BRI sediakan bagi masyarakat. Setelah sampah dicacah lalu dijual kepada pengumpul sampah dan masyarakat pun memperoleh uang.

“BRI akan terus mendorong perubahan cara pandang masyarakat akan fungsi dan peran sungai dalam kehidupan dan masa depannya. Aliran sungai yang bersih dan tertata tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai mampu memberikan dampak ekonomi dan menggerakan ekonomi masyarakat,” imbuhnya

Di samping itu, Catur menambahkan, pada saat bersamaan juga dilakukan kegiatan BRI Menanam. Kegiatan ini berupa penanaman kembali atau penghijauan daerah kritis atau lahan kosong di sekitar sungai. Pohon yang ditanam diutamakan pohon buah, industri atau tanaman keras yang bisa memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga sekaligus memberdayakan kelompok masyarakat di lokasi penanaman pohon tersebut.

“Penanaman dan Penghijauan tanaman keras di sekitar kawasan sungai. Penghijauan dan perawatan terhadap lingkungan padat penduduk serta menjadikan lingkungan sehat. Mendukung keseimbangan ekosistem air, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” pungkasnya.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BMI) menjalin kerja sama strategis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak di Yogyakarta, Rabu (7/8/2024) oleh Direktur Bank Muamalat Karno dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Karno mengatakan, terdapat dua lingkup kerja sama yang akan dijalankan oleh Bank Muamalat dan PP Muhammadiyah. Pertama adalah pemanfaatan jasa, layanan dan program CSR Bank Muamalat untuk pengembangan cabang, ranting dan masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah. Kedua adalah kolaborasi program antara Bank Muamalat dengan lembaga zakat nasional milik Muhammadiyah, Lazismu.

Selain itu, pionir bank syariah di Tanah Air ini juga berkomitmen untuk menyiapkan pembiayaan sebesar Rp2 triliun kepada Muhammadiyah. Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren dan masjid.

“Bagi kami, Muhammadiyah adalah mitra utama dan strategis yang senantiasa mendukung Bank Muamalat dengan tetap menjadi nasabah loyal. Insya Allah kolaborasi dengan Muhammadiyah akan semakin erat dan lebih luas lagi ke depannya,” ujarnya.

Salah satu aspek utama dari nota kesepahaman tersebut adalah dukungan kepada pengurus masjid dalam memahami dan menggunakan layanan perbankan syariah. Bank Muamalat akan menyediakan aplikasi khusus untuk masjid yang dapat membantu pengurus dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan masjid.

Implementasi Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) di lingkungan masjid Muhammadiyah juga akan dilakukan guna memudahkan transaksi keuangan, seperti pembayaran donasi dan Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) secara digital. Dengan layanan penyimpanan dan pengelolaan dana yang diperoleh, diharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien untuk kemaslahatan umat.

Aspek kerja sama lain adalah pengelolaan keuangan dan program agregator haji. Dalam hal ini, Bank Muamalat akan mensosialisasikan dan mengelola keuangan yang berhubungan dengan haji di lingkungan Muhammadiyah.

Adapun terkait kerja sama dengan Lazismu, kedua belah pihak akan berkolaborasi dalam hal layanan keuangan syariah, penyaluran ziswaf, donasi kemanusiaan, penyaluran hasil kurban dan resiprokal marketing.

Sebelumnya, Bank Muamalat telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pengurus wilayah Muhammadiyah di Sumatera yang mencakup kerja sama bisnis, sosial keagamaan hingga literasi keuangan. Selain itu, Bank Muamalat juga memfasilitasi pembukaan rekening secara serentak untuk amal usaha, organisasi otonom dan ratusan warga Muhammadiyah di kota Serang, Banten belum lama ini.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Bank Muamalat dengan PP Muhammadiyah. Berkaitan dengan kerja sama yang bersifat perbankan, Haedar menegaskan bahwa prototipe Muhammadiyah dalam menjalin kerja sama dengan perbankan, yang pertama yakni Amanah. Kedua, terjangkau dan memiliki kesepakatan bersama-sama, dan ketiga mudah. Sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan program Muhammadiyah dan juga produktif.

Haedar juga berpesan agar perbankan syariah mengalami proses dinamisasi dan tidak stagnan. Di mana bank syariah menjadi alternatif prinsip tidak ribawi, dan harus menjadi perbankan kompetitif yang bisa memberikan usaha-usaha yang menyejahterakan umat dan menjadi pilar untuk membangun umat dan bangsa.

“Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk kerja sama karena memiliki Amal Usaha dari berbagai bidang,” jelas Haedar.

Haedar berharap lewat kerja sama ini bisa saling memajukan dan menguntungkan serta saling percaya.

“Dan ini berlaku juga dengan perbankan lainnya, prinsipnya Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memajukan, mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa,” tutur Haedar.

Indonesia menghadapi krisis Food Loss & Waste (FLW) yang serius. Studi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Waste4Change, dan WRI Indonesia mengungkapkan bahwa negara ini membuang 23 juta ton hingga 48 juta ton makanan setiap tahun, setara dengan 115 hingga 184 kilogram per orang. Yang lebih mengejutkan, sebanyak 44% dari makanan yang terbuang tersebut masih layak konsumsi.

FLW berdampak besar terhadap lingkungan dan ekonomi. FLW menyumbang 7,29% dari emisi gas rumah kaca tahunan Indonesia, memperburuk perubahan iklim. Secara ekonomi, FLW mengakibatkan kerugian antara Rp 214 miliar hingga Rp 551 miliar Rupiah per tahun, atau sekitar 4%-5% dari PDB nasional.

FLW mencakup penurunan kuantitas atau kualitas makanan sepanjang rantai pasokan, dari pertanian hingga meja makan. Food Loss (FL) terjadi di hulu, sering disebabkan oleh infrastruktur yang buruk atau bencana alam, sehingga makanan tidak pernah sampai ke konsumen.

Sebaliknya, Food Waste (FW) terjadi di hilir, sering disebabkan oleh pembelian berlebihan, penyimpanan yang tidak tepat, atau kebiasaan konsumen, yang menyebabkan makanan dibuang setelah mencapai tingkat ritel atau rumah tangga.

Selama 20 tahun terakhir, persentase FL menunjukkan tren menurun, dari 61% pada tahun 2000 menjadi 45% pada tahun 2019, dengan rata-rata 56%. Sebaliknya, persentase FW meningkat, dari 39% pada tahun 2000 menjadi 55% pada tahun 2019, dengan rata-rata 44%.

Memfokuskan perhatian pada FW daripada FL sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, FW merupakan bagian yang lebih signifikan dari keseluruhan masalah FLW, yaitu hampir 55%, sebagaimana dilaporkan oleh Bappenas. Kedua, FW lebih mudah diukur dan dianalisis dibandingkan dengan FL, yang terjadi di sepanjang rantai pasokan yang kompleks.

Ketiga, sebagian besar FW terjadi di tingkat konsumen, sehingga memberikan peluang untuk inisiatif perubahan perilaku dan kampanye kesadaran publik. Terakhir, FW sering kali mengandung sumber daya yang dapat dipulihkan seperti nutrisi dan bahan organik, yang dapat diubah menjadi produk berharga seperti kompos dan energi terbarukan, mempromosikan ekonomi sirkular.

Meski ada minat yang meningkat dalam pencegahan dan pemulihan FW, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, dan Jerman dalam pengelolaan FW. Meskipun terdapat peraturan mengenai pengelolaan limbah organik dan non-organik di Indonesia, tidak ada yang secara khusus membahas FW.

Kebijakan yang efektif untuk pencegahan FW harus memperhatikan perilaku dan motivasi di balik generasi FW. Secara tradisional, tindakan hukuman seperti denda telah digunakan untuk menegakkan kebijakan pengelolaan FW di banyak negara. Namun, efektivitasnya dalam mendorong perubahan perilaku jangka panjang dipertanyakan.

Sebuah studi menunjukkan bahwa 40% bisnis yang mendaur ulang FW melakukannya terutama untuk menghindari denda yang mahal, namun tidak selalu karena komitmen untuk mengurangi FW dalam jangka panjang. Sebuah laporan dari pemerintah Inggris menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk mengatasi masalah FW yang kompleks, daripada hanya mengandalkan tindakan hukuman.

Kebijakan berbasis insentif dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan praktik pengelolaan FW. Misalnya, rumah tangga di Italia mendapat manfaat dari pemotongan pajak dan insentif moneter untuk mengadopsi perilaku makanan positif, yang mengarah pada pengurangan signifikan dalam FW yang tidak dipilah.

Undang-undang anti-FW Italia tahun 2016, termasuk skema Pay As You Throw (PAYT) yang diterapkan di lebih dari 6.100 kotamadya, telah mengurangi separuh FW dan mengurangi total limbah sekitar 10%.

Demikian pula, di AS, bisnis menerima insentif pajak federal untuk mendorong pemulihan makanan. Kode Pajak Internal (The Internal Revenue Code) memungkinkan kredit pajak ganda untuk sumbangan makanan: pengurangan pajak umum yang setara dengan biaya makanan yang disumbangkan, ditambah pengurangan tambahan yang memungkinkan donor untuk mengurangi dua kali lipat biaya makanan atau biaya ditambah setengah dari keuntungan yang diharapkan jika dijual pada nilai pasar.

Ini berpotensi menggandakan pengurangan standar, dengan perusahaan dapat mengurangi hingga 15% dari pendapatan kena pajak atas makanan yang mereka sumbangkan.

Kebijakan berbasis insentif seperti ini efektif dalam mendorong perubahan perilaku dan mengurangi FW. Namun, seperti yang disoroti oleh Food and Agriculture Organization (FAO), konteks dan tantangan lokal memerlukan solusi yang disesuaikan daripada pendekatan satu ukuran untuk semua seperti denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan insentif yang paling efektif untuk mengurangi FW di berbagai sektor di Indonesia.

Kebijakan pengelolaan FW Indonesia saat ini tidak cukup untuk mengatasi skala dan kompleksitas masalah ini. Dengan sebagian besar FW yang dapat dipulihkan dan dampak ekonomi dan lingkungan yang substansial, sangat penting untuk beralih ke kebijakan berbasis insentif.

Kebijakan ini dapat secara efektif mendorong perubahan perilaku, meningkatkan keamanan pangan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan belajar dari praktik-praktik sukses di negara lain dan menyesuaikan solusi dengan konteks lokal, Indonesia dapat membuat langkah signifikan dalam mengurangi FW dan dampak yang terkait.

Kesimpulannya, krisis FW di Indonesia menuntut perhatian mendesak dan solusi inovatif. Dengan berfokus pada kebijakan berbasis insentif, kita dapat mendorong praktik yang lebih berkelanjutan, mengurangi limbah, dan menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh untuk masa depan. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk mengambil tindakan kreatif dan memimpin dalam mengatasi masalah kritis ini.