Sekitar pukul 14.00 WIB, mereka berkumpul di parkiran IRTI Monas untuk menggelar aksi dengan tema “aksi ojol tebar sejuta mawar kebaikan aparat TNI, Polri dan masyarakat”.
Kemudian mereka berjalan kaki dari depan Balai Kota Jakarta menuju kawasan Patung Kuda Arjuna Monas, sepanjang jalan tersebut mawar yang mereka bawa dibagikan kepada aparat TNI dan Polri di kawasan tersebut.
Tampak aparat dari Brimob Polri juga telah berjajar rapi di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, mereka berjabat tangan dan juga diberikan bunga mawar tanda perdamaian.
Selain diberikan kepada aparat yang sedang bertugas, bunga mawar tersebut juga diberikan kepada pengendara yang sedang melintas di kawasan Monas.
Acara tersebut berlangsung sekitar setengah jam dan kemudian mereka kembali ke titik awal mereka berkumpul yaitu di parkiran IRTI Monas.
Sebab, menurutnya, akar permasalahan dari protes besar-besaran itu berasal dari krisis legitimasi fiskal.
Gelombang demonstrasi yang merebak merupakan akumulasi keresahan masyarakat atas memburuknya kondisi ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah yang kian menurun.
“Kalau pemerintah tidak bisa mengatasi akar permasalahan utamanya, krisis ini akan terus terjadi dan berulang. Karena itu, pemerintah harus bisa membangun kembali kepercayaan fiskal melalui empati dan keteladanan,” kata Deni dalam media briefing di Jakarta, Selasa.
Deni merinci dalam hal ini pemerintah perlu untuk menghentikan pemborosan anggaran hingga mengevaluasi tunjangan serta sikap para pejabat pemerintahan.
Langkah lain yang juga mendesak yaitu perlunya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran, memperbaiki layanan publik, serta meninjau ulang desain program prioritas pemerintah agar lebih efisien dan berkelanjutan.
Selain itu, Deni menilai dialog terbuka perlu diperluas, tidak hanya dengan buruh tetapi juga pelaku usaha.
“Pada dasarnya, tidak ada pertentangan antara buruh dan pengusaha. Kalau kita hanya mengancam pengusaha, itu justru akan memperburuk keadaan bagi semua pihak,” katanya.
Oleh karena itu, reformasi ekonomi dan perbaikan iklim usaha harus menjadi prioritas agar lapangan kerja dapat terjaga dan ekonomi kembali pulih
Dalam paparannya, Deni memandang aksi massa sepekan terakhir mencerminkan beban ekonomi yang semakin berat.
Meski pertumbuhan ekonomi relatif stabil, distribusinya masih timpang. Tingkat kemiskinan menurun, namun kelas menengah ikut tergerus.
Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka yang rendah, namun jumlah pengangguran justru naik disertai maraknya PHK dan makin dominannya pekerjaan di sektor informal.
“Singkatnya, protes-protes ini merupakan akumulasi keresahan atas kesulitan hidup dan kekecewaan atas pemerintahan,” tutur Deni.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menyarankan dalam kondisi global yang tak menentu, seharusnya pemerintah lebih cermat menggunakan instrumen fiskal.
“Instrumen fiskal itu seharusnya ditujukan untuk apa yang biasa disebut oleh para ekonom sebagai anti-cyclical, ketika kondisi perekonomian sedang memburuk, malah kemudian harus didorong fiskalnya agar bisa mendorong pertumbuhan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai hal itu belum terlihat. Kebijakan yang digulirkan selama ini masih belum memberikan insentif yang cukup bagi dunia usaha untuk bergerak lebih aktif.
Lebih lanjut, Yose menekankan pentingnya mengembalikan pendekatan teknokratis dalam perumusan kebijakan. Karena menurutnya selama ini, pendekatan tersebut kerap dikesampingkan, dan hanya menjadi alat pembenaran keputusan politik.
“Ada pendekatan-pendekatan teknokratis juga yang perlu diambil dan perlu diperhatikan. Semoga semua ini menjadi wake up call bagi semua pihak agar dapat menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Adapun pada Kamis (28/8) hingga Minggu (31/8), aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai daerah Indonesia. Di sejumlah lokasi, aksi berujung kericuhan bahkan memakan korban jiwa, sebagian besar dari kalangan masyarakat sipil yang bukan peserta aksi.
“Pemerintah, khususnya Kemlu, perlu segera mengevaluasi sistem keamanan bagi seluruh perwakilan RI di luar negeri termasuk penempatan personel, koordinasi dengan aparat lokal, dan mitigasi risiko,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.
Zetro Leonardo Purba, staf KBRI Lima, Peru meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seseorang yang tak dikenal di Lima.
Dave menuturkan bahwa peristiwa tersebut adalah tragedi yang sangat mengusik rasa kemanusiaan dan menjadi perhatian serius bagi Komisi I DPR RI.
“Sebagai mitra kerja Kementerian Luar Negeri, kami mendorong langkah-langkah konkret untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan akuntabilitas dalam kasus ini,” ucapnya.
Komisi I DPR RI juga mendesak agar otoritas Peru melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan, serta memastikan pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku, dengan pengawalan aktif dari Kemlu melalui jalur diplomatik dan hukum.
Negara, sambungnya, juga wajib hadir memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan administratif kepada keluarga almarhum, serta menjamin pemenuhan hak-hak beliau sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diplomat.
Dave turut menekankan bahwa Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kemlu terkait kronologi, respons awal, dan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan perbaikan sistem ke depan.
“Kami percaya bahwa pengabdian almarhum Zetro adalah wujud nyata dari semangat diplomasi Indonesia. Tragedi ini tidak boleh berlalu tanpa kejelasan hukum dan perbaikan sistemik. Komisi I DPR RI akan terus mengawal proses ini demi kehormatan dan keselamatan para diplomat kita di seluruh dunia,” kata dia.
Zetro Leonardo Purba, Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima, dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban penembakan di Lima, Senin malam waktu setempat.
Menurut laporan media setempat Panamericana Television, staf KBRI tersebut meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seseorang yang tak dikenal beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima.
Menurut informasi dari pihak kepolisian setempat, Zetro baru tiba di Peru lima bulan yang lalu. Ia sebelumnya bertugas di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne.
Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). KBRI Lima juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru terkait peristiwa tersebut.
“Kehadiran kami menjenguk korban Budi untuk berdoa semoga diberi kesembuhan dan menguatkan keluarganya, juga menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo yang sangat prihatin dan duka mendalam atas kejadian itu,” kata Ali di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan semalam mendapat telepon dari Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan mendapat amanah dari Presiden untuk menyampaikan salam, doa, dan dukungan kepada korban serta keluarganya.
Sekitar pukul 12.00 WIT ia menerima instruksi Menag Nasaruddin Umar yang sebelumnya dijadwalkan ke Makassar bersama Menteri Pertahanan (Menhan) dan Presiden Prabowo hari ini, namun jadwal tersebut batal.
“Karena itu saya diberi amanah untuk mewakili beliau membesuk korban,” ujar Ali.
Dia mengatakan negara tidak boleh absen dalam musibah seperti ini, namun secara fisik petinggi negara belum berkesempatan hadir di Makassar, sehingga dia yang mewakili hadir membesuk ke RS Primaya.
Pada kesempatan tersebut Kepala Kanwil Kemenag Sulsel itu memberikan tali asih kepada keluarga korban.
Sementara jajaran RS Primaya Makassar juga hadir mendampingi Kepala Kanwil Kemenag antara lain yakni Direktur RS Primaya Merry Monica bersama dr Ratih Fajarianny dan dr Christanto Matulatan.
Monica mengungkapkan tentang kondisi pasien yang masih dalam kondisi kritis dan sudah memasuki hari keempat perawatan intensif di bawah pengawasan tim bedah saraf dan tim anestesi.
“Kami mohon doa agar pasien bisa melewati masa kritisnya, selain medis kami juga memberikan dukungan psikis pada keluarga korban,” katanya.
“Kita jangan sampai terbawa oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, terutama yang berasal dari media sosial yang belum tentu benar atau tidaknya,” kata Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar KH Embay Mulya Syarief dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan hoaks yang memuat hasutan rasisme, penjarahan, hingga ekstremisme, bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melancarkan politik pecah belah. Oleh karena itu masyarakat harus lebih waspada, sekaligus menjaga lingkungan masing-masing.
Berikutnya ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dan aspirasi politik seharusnya disalurkan secara damai.
“Menyampaikan aspirasi itu sudah dijamin oleh undang-undang, tidak ada masalah. Namun jangan sampai terjadinya kekerasan, kerusuhan. Ini yang kita sayangkan,” ucapnya.
Lebih lanjut Embay menyampaikan Islam mengajarkan seruan terhadap kebaikan dan larangan terhadap keburukan (amar ma’ruf nahi munkar) disampaikan dengan cara yang damai, santun, dan menjunjung tinggi hukum.
Ia menekankan masyarakat harus saling menjaga dan menghormati jasa para pahlawan yang telah membangun bangsa. Sejalan dengan itu, kata dia, Mathla’ul Anwar mendorong Presiden dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang menjadi dalang kerusuhan.
Menurutnya, langkah itu bernilai penting dalam menjaga ketertiban umum, keselamatan, dan stabilitas negara.
“Mathla’ul Anwar mendukung aparat keamanan bertindak profesional, tegas, dan terukur. Ketertiban dan rasa aman masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Berikutnya Embay menyampaikan gelombang demonstrasi sudah sepatutnya menjadi catatan besar bagi pemerintah serta para pejabatnya untuk melakukan evaluasi dan introspeksi diri.
Menurutnya, kepekaan terhadap aspirasi dan kondisi sosial di masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu dia meminta agar para pejabat dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak menonjolkan gaya hidup yang berlebih-lebihan.
“Gaya hidup mewah yang dipertontonkan dapat memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat,” kata Embay.
Dia juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus aktif melakukan konsolidasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat akar rumput untuk memitigasi terjadinya konflik.
“Tetap berjalan (MBG di sekolah),” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.
Namun, kata dia, mekanisme penyaluran MBG selama masa libur sekolah kembali diberlakukan.
Bagi sekolah yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh maka bisa menyesuaikan apakah siswa mau mengambil MBG di sekolah atau tidak. Jika siswa menghendaki, MBG di sekolah tersebut tetap dijalankan, tetapi jika siswa tidak ingin mengambil MBG di sekolah maka BGN meliburkan distribusi ke sekolah tersebut.
“Mekanisme libur sekolah diimplementasikan,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menggelar rapat guna membahas kemungkinan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah yang dekat dan terkena imbas unjuk rasa.
“Jadi kita bahas malam ini. Malam ini kita akan rapat pimpinan di kementerian membahas itu,” katanya saat memberikan keterangan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8).
Pihaknya akan mengumumkan kepastian kebijakan PJJ diberlakukan usai rapat pimpinan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Minggu (31/8) malam.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku masih memantau perkembangan situasi sebelum mencabut imbauan PJJ pada satuan pendidikan di Jakarta.
“Tentunya kami akan mengevaluasi perkembangan yang ada. Tetapi kalau melihat perkembangan yang ada di Jakarta, kalau memang kemudian sudah bisa normal, ya, tentunya akan kembali ke sekolah,” katanya di Jakarta, Selasa.
Dia juga telah meminta kepada Dinas Pendidikan Jakarta agar tidak memberikan batas waktu terkait penerapan PJJ sehingga imbauan itu dapat dicabut sewaktu-waktu jika kondisi dinilai sudah memungkinkan.
Ia mengatakan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) juga tidak diwajibkan, tergantung keputusan dan kebijakan dari masing-masing perusahaan.
“Indonesia perlu memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk melawan praktik korupsi, pencucian uang, serta berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara. Salah satu instrumen penting yang hingga kini masih tertunda adalah RUU Perampasan Aset,” ujar Presiden KMMIH UGM Kampus Jakarta Razikin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, dirinya mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas RUU itu.
Menurutnya, RUU Perampasan Aset bukan hanya untuk menghukum pelaku, melainkan lebih utama guna mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat.
Selama ini meskipun banyak kasus korupsi diproses hingga putusan pengadilan, lanjut dia, pengembalian kerugian negara masih minim karena hukum positif yang berlaku belum memberi ruang optimal bagi mekanisme non-conviction based confiscation (perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana).
Razikin menegaskan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset dapat ditinjau dari berbagai dasar hukum. Pertama, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan Indonesia merupakan negara hukum, menuntut adanya perangkat hukum yang efektif untuk memastikan keadilan substantif, termasuk pemulihan kerugian negara akibat kejahatan luar biasa seperti korupsi.
Dasar hukum kedua, lanjutnya, yakni Pasal 23 UUD 1945 yang menegaskan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Noer Isrodin dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa personelnya telah berkoordinasi dengan BMKG di Kalimantan Selatan terkait kondisi cuaca guna memperlancar kegiatan pencarian hari kedua helikopter nahas itu.
Basarnas mengakui, tim SAR gabungan menghadapi tantangan berat dalam upaya pencarian helikopter BK117 milik Esindo Air yang diduga jatuh di wilayah Mantewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sejak Senin (1/9).
Menurutnya, medan pencarian yang merupakan hutan bervegetasi lebat, lalu keterbatasan komunikasi, serta cuaca dinamis menjadi kendala utama tim pencarian.
“Kami sadar situasi di lapangan penuh dinamika, namun pencarian tetap kami optimalkan,” ujarnya.
Operasi pencarian tersebut melibatkan 430 personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, PMI, Damkar, kelompok relawan, hingga unsur potensi SAR lainnya dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso mengatakan bahwa dalam perencanaan pencarian tersebut dilakukan melalui jalur darat, udara, serta dukungan teknologi seperti drone termal untuk mendeteksi panas tubuh.
Pada Selasa pagi, helikopter AW169 milik Polda Kalimantan Tengah mendarat di Bandara Syamsudin Noor Kalimantan Selatan setelah sehari sebelumnya sempat gagal menjangkau lokasi akibat hujan deras.
Helikopter itu akan kembali memperkuat pencarian di area yang telah ditentukan.
Selain itu, Basarnas juga mendapat tambahan dukungan dari Balikpapan berupa satu helikopter lagi untuk memperluas sektor pencarian.
“Kami terus berkoordinasi dengan Basan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah,” kata Edy.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dan menekankan pentingnya menjaga semangat serta keselamatan tim SAR di lapangan.
“Soliditas tim adalah kunci agar operasi kemanusiaan ini berhasil,” ucapnya.
Basarnas mengajak masyarakat mendoakan agar delapan orang yang berada di dalam helikopter, baik WNI maupun WNA, dapat segera ditemukan. Mereka adalah Kapten Haryanto (Pilot), Eng Hendra (teknisi mesin) Mark Werren, Yudi Febrian, Andys Rissa Pasulu, Santha Kumar, Claudine Quito dan Iboy Irfan Rosa (penumpang).
“Perlu kami tegaskan di sini, bahwa kebijakan itu (ditangguhkannya fitur “LIVE”) bukan atas instruksi dari pemerintah, tapi secara sukarela dilakukan oleh TikTok,” kata Nezar saat ditemui wartawan di DPR RI, Selasa.
Nezar mengatakan berdasarkan komunikasi dengan TikTok, dihentikannya fitur “LIVE” di Indonesia terjadi karena temuan platform terhadap konten-konten digital selama gelombang demonstrasi yang dinilai tidak sejalan dengan panduan komunitas atau community guidelines dari TikTok.
Hal ini juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh TikTok secara transparan, meski begitu Nezar merasa perlu menegaskan bahwa Pemerintah tidak menginstruksikan langkah tersebut. Ia menilai langkah itu diambil platform untuk tetap menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dan kondusif.
“Kita akan terus berkolaborasi gitu ya, untuk bisa mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat buat semuanya,” katanya.
Berkaitan dengan temuan konten-konten digital yang ditemukan bersifat provokatif selama gelombang demonstrasi berlangsung dan tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku, Nezar mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi konten-konten tersebut.
Ia mengatakan Pemerintah berkomitmen menjaga semangat kebebasan berpendapat di ruang digital karena itu merupakan hak masyarakat, namun adanya konten-konten bernilai negatif itu memang perlu ditangani agar tidak menimbulkan masalah yang nantinya berdampak ke kehidupan nyata.
“Kita inginkan sekali lagi, ekspresi warga itu bisa disampaikan dengan baik di platform-platform media sosial, tapi juga kita harus memikirkan keselamatan warga atas beredarnya konten-konten yang provokatif, yang menganjurkan pembakaran, bahkan mengarahkan kepada pembunuhan dan lain-lain. Ini juga mesti harus jadi perhatian,” kata Nezar.
Sebelumnya, pada Sabtu (30/8) malam, TikTok menonaktifkan fitur “LIVE” di Indonesia secara sukarela yang belakangan fitur ini banyak digunakan pengguna untuk menayangkan kondisi demo dan aksi massa dalam satu pekan terakhir.
Langkah ini diambil TikTok sebagai bagian dari pengamanan tambahan untuk memastikan platformnya tetap menjadi ruang digital yang aman bagi pengguna.
“Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia.Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” kata Juru Bicara TikTok dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Sabtu malam.
Dalam satu pekan terakhir, gelombang demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota di Indonesia menyusul tewasnya Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis saat aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Adapun beberapa tuntutan awal dari demonstrasi ini di antaranya transparansi dan pemangkasan tunjangan DPR, reformasi etika dan akuntabilitas lembaga legislatif, serta penolakan terhadap sejumlah RUU kontroversial.
Hingga Senin (1/9) gelombang demonstrasi tetap terjadi namun di beberapa daerah seperti di Palu, Sulawesi Tengah hingga di DPRD Kabupaten Tangerang penyampaian pesan dari massa berlangsung secara damai dan diterima oleh pejabat publik terkait.
Untuk itu masyarakat Kaltim diimbau mewaspadai dampak yang ditimbulkan dari hujan seperti banjir, longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan sejumlah dampak lain, karena hujan ini berpotensi disertai petir dan angin kencang.
“Sebagian besar wilayah Kaltim pada 10 hari pertama September memiliki peluang curah hujan antara 70-80 persen,” ujar Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto BMKG Stasiun Meteorologi Samarinda Riza Arian Noor di Samarinda, Selasa.
Rinciannya adalah di wilayah Kaltim bagian timur dan selatan, seperti Kota Samarinda, Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser, diprediksi mengalami curah hujan kategori rendah antara 0–50 milimeter (mm) dengan peluang hujan lebih dari 70 persen.
Sementara itu sebagian besar wilayah Kaltim, khususnya bagian utara hingga barat, seperti Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kota Bontang, diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah antara 50–150 mm dengan peluang hujan lebih dari 80 persen.
Ia melanjutkan pada prakiraan deterministik curah hujan dasarian I September 2025 sebagian besar wilayah Kaltim diprakirakan mengalami curah hujan kategori menengah.
Selain itu sebagian wilayah Kaltim bagian barat hingga selatan juga diprakirakan mengalami hujan dengan kategori rendah antara 20 hingga 50 mm.
Sementara pada prakiraan deterministik sifat hujan Dasarian I September, kata dia, umumnya wilayah Kaltim akan mengalami sifat hujan kategori atas normal antara 116 hingga 200 persen.
Sebagian wilayah Kaltim bagian barat, timur, dan utara, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara bagian timur, Penajam Paser Utara bagian barat, Kota Bontang, sebagian kecil Kabupaten Kutai Timur, Mahakam Ulu bagian barat, dan Berau bagian utara, diprakirakan mengalami sifat hujan kategori normal antara 85 hingga 115 persen.
Sedangkan hasil pemantauan pada Dasarian 3 Agustus, secara umum Kaltim mengalami hari hujan dan Hari Tanpa Hujan (HTH) yakni HTH berada dalam kriteria sangat pendek (1–5 hari) hingga kriteria pendek (6 -10 hari).
“Wilayah dengan durasi HTH terpanjang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Muara Jawa, yakni dengan durasi hari tanpa hujan mencapai tujuh hari,” ujar Riza.
