POLITICSOFTRUST

Inisial T belakangan ramai diperbincangkan netizen karena disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia yang kebal hukum.
Sosok ini pertama kali diungkap Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

Namun ternyata pernyataan tersebut berimbas pada komedian Kabul Basuki alias Tessy. Ia merasa dirugikan buntut ucapan Benny.

Bahkan, Tessy sampai harus memberikan klarifikasi ke Bareskrim Polri untuk menegaskan dirinya bukan sosok T yang dimaksud Benny.

“Kami selaku perwakilan dari mas Tessy mendampingi untuk, satu membantah, mengklarifikasi, bahwa pemberitaan itu bukan mas Tessy,” kata pengacara Tessy, Nazaruddin Lubis, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, Nazaruddin mengatakan Tessy tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun, termasuk kasus yang belakangan viral. Ia juga mengatakan kerugian yang dialami Tessy juga berbuntut ke pekerjaannya.

Misalnya, proses produksi proyek film yang sedang dibintangi Tessy terpaksa tertunda. Selain itu, Tessy yang seharusnya turut pergi ke olimpiade juga batal.

Ada pula kontrak brand herbal yang terhambat lantaran pemberitaan sosok inisial T yang dikait-kaitkan dengan Tessy.

Nazaruddin meminta Benny secepatnya menyerahkan data dan bukti terkait sosok inisial T yang dimaksud, agar isunya tak melebar ke mana-mana.

“Untuk sementara ini kita melihat karena pemberitaan tersebut, kita sekedar himbauan kepada Pak Benny untuk segera berikan info semuanya, pelakunya siapa, jadi tidak berpolemik,” jelasnya.

Benny Ramdhani Diperiksa Bareskrim

Sebelumnya, Benny sudah selesai memberikan keterangan kepada penyidik Bareskrim terkait sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online.

Dia diperiksa hampir 6 jam sejak masuk gedung Bareskrim pukul 14:15 WIB dan baru keluar pada 20:00 WIB, Senin (29/7).

Pada kesempatan itu, Benny mengatakan ada salah persepsi yang berkembang di media seolah-olah BP2MI turut menangani judi online. Padahal, menurut Benny, apa yang diungkapnya soal T adalah dalam konteks upaya penanganan kasus perdagangan orang.

“Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja,” ungkap Benny.

“Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal, di Istana, karena temanya adalah tentang TPPO itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan. Tapi ada inisial-inisial lain,” tambah dia.

Terkait sosok T yang menjadi ramai, Benny tidak terang-terangan membongkar identitasnya. Ia hanya mengatakan sudah menyampaikan semuanya kepada penyidik.

“Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik,” ungkap dia.

Benny kemudian menjelaskan pernyataannya soal sosok berinisial T itu tak tersentuh hukum RI.

“Kalau orang yang [kebal hukum], katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong,” ujarnya.

Saat ditanya apakah Benny kenal dengan sosok T, dia mengaku tak pernah berhubungan langsung dengan T. Dia juga tak mengetahui perihal relasi sosok T dengan pejabat negara.

“Saya nggak tau. Kan saya nggak pernah ngomong siapa, saya hanya menyebut inisial, siapa itu tanggung jawab penegak hukum,” ucapnya.

Pemerintah Bangladesh memutuskan untuk melarang adanya partai Islam terbesar di negara itu, Jamaat-e-Islami, dan sayap mahasiswanya, Shibir. Hal ini disebabkan dugaan partai Muslim itu menunggangi aksi unjuk rasa besar-besaran mahasiswa atas diberlakukannya kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi para keturunan pahlawan.

Mengutip Anadolu Agency, Menteri Hukum Bangladesh Anisul Huq, mengatakan langkah ini diambil setelah mendalami aktivitas Jamaat-e-Islami yang seringkali berada di balik kerusuhan. Manuver ini diambil setelah pihak koalisi pemerintah menuding partai itu melakukan kekerasan selama demonstrasi mahasiswa.

“Jamaat-e-Islami dan Shibir diambil alih oleh aliansi penguasa 14 partai yang dipimpin oleh Liga Awami Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina. Larangan terhadap Jamaat akan dilaksanakan melalui perintah eksekutif,” ujar Anisul kepada wartawan seperti dikutip Selasa (30/7/2024).

Jamaat-e-Islami membantah tuduhan tersebut. Pihak oposisi itu menyebut langkah ini diambil Pemerintahan PM Hasina ini ilegal menurut hukum.

“Pemerintah menyalahkan pihak oposisi dalam upaya untuk “menyembunyikan pembunuhan terhadap para pelajar,” kata partai tersebut dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial.

Pelarangan ini terjadi saat Bangladesh diguncang oleh protes mahasiswa yang menuntut reformasi dalam pekerjaan publik. Ini terjadi setelah pemerintah mencadangkan 30% jabatan di pemerintahan untuk anak-anak dari mereka yang berjuang untuk memenangkan kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.

Terkait unjuk rasa ini, data Kementerian Dalam Negeri Bangladesh menyebut ada sedikitnya 150 orang korban jiwa yang jatuh dalam aksi besar ini. Namun, sumber independen dan media lokal melaporkan sedikitnya 266 orang tewas dalam protes tersebut, sebagian besar dengan luka tembak, dan ribuan lainnya terluka.

Menurut surat kabar Daily Star, lebih dari 10.000 orang telah ditangkap dalam 12 hari terakhir. Ini pun termasuk banyak anggota partai oposisi.

Para ahli mengaitkan kerusuhan ini dengan stagnannya pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta dan tingginya angka pengangguran kaum muda. Ini kemudian menjadikan pekerjaan di sektor publik dengan kenaikan upah reguler menjadi sangat menarik bagi kelompok yang mencakup hampir seperlima populasi penduduk.

Bangladesh menghadapi kesulitan ekonomi dan mendapatkan dana talangan sebesar US$ 4,7 miliar (Rp 76 triliun) dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada Januari tahun lalu. Ini setelah kesulitan membayar impor energi, yang mengurangi cadangan dolar dan meningkatkan inflasi.

Serangan ransomware dan business email compromise (BEC) kian menggila dengan lebih banyak bisnis yang menjadi korban. Ransomware sendiri merupakan taktik penipu membobol dan mengunci data korban. Untuk mengaksesnya kembali, korban harus membayar tebusan dalam jumlah fantastis.

Menurut laporan dari Cisco Talos Incident Response, ransomware dan BEC berkontribusi terhadap 60% dari total serangan yang ada di kalangan bisnis.

Keterlibatan BEC pada kuartal ini lebih sedikit dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Meski demikian, laporan mencatat bahwa modus tersebut masih menjadi ancaman besar untuk kuartal kedua tahun ini.

Khusus untuk ransomware, kontribusinya mencapai 30% untuk serangan bisnis pada kuartal ini. Angka itu dari 22% dibandingkan dengan periode tiga bulan lalu.

Perusahaan teknologi menjadi sasaran

Laporan tersebut menyatakan sebagian besar organisasi yang menjadi korban serangan ransomware atau BEC berada di industri teknologi.

Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan teknologi memiliki aset digital luas yang mendukung infrastruktur penting. Akibatnya, mereka memiliki toleransi minimal terhadap waktu henti dan kemungkinan besar untuk membayar uang tebusan lebih besar supaya mereka bisa kembali berjalan sistemnya secepat mungkin.

Selain itu, perusahaan teknologi sering kali dianggap sebagai pintu gerbang ke industri lain.

Secara total 24% serangan ransomware beberapa bulan terakhir ini berasal dari perusahaan teknologi, diikuti oleh perawatan kesehatan, farmasi, dan ritel. Serangan terhadap perusahaan teknologi meningkat sebesar 30% dari kuartal ke kuartal, demikian dikutip dari TechRadar, Selasa (30/7/2024).

Talos mengatakan bahwa mayoritas korban atau sebanyak 80% menjadi korban serangan ransomware karena mereka tidak memiliki implementasi MFA yang tepat pada sistem penting, termasuk jaringan privat virtual (VPN).

Para peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan bisa menjadi korban karena sistem yang rentan atau salah konfigurasi. Talos IR mengamati peningkatan 46% pada masing-masing kelemahan keamanan ini dari kuartal sebelumnya.

Kandidat presiden Amerika Serikat (AS) asal Republik, Donald Trump, membuat pernyataan kontroversial terkait Bitcoin. Menurut Trump, perlu ada program ‘penimbunan’ (stockpile) Bitcoin secara nasional untuk mendominasi mata uang kripto tersebut.

Sebelumnya, Trump pernah mengatakan bahwa Bitcoin adalah ‘scam’. Namun, di konvensi Bitcoin 2024 di Nashville, Trump mengatakan dirinya mendukung penuh industri mata uang kripto.

Ia berjanji jika terpilih sebagai presiden akan membuat AS sebagai pemimpin mata uang kripto dunia. Ia juga berkomitmen menciptakan regulasi yang lebih ramah mata uang kripto ketimbang kandidat asal Demokrat, Kamala Harris.

Bersamaan dengan itu, Trump juga menyebut-nyebut persaingan dengan China. Ia mewanti-wanti jika AS tak bergerak cepat mengamankan dominasi kripto, China akan menang.

“Jika kita tidak merangkul mata uang kripto dan teknologi Bitcoin, China akan melakukannya. Negara lain akan melakukannya. Mereka akan mendominasi dan kita tidak bisa membiarkan China mendominasi. Mereka sudah sangat maju dalam mata uang kripto,” Trump menjelaskan, dikutip dari Reuters, Senin (29/7/2024).

Sebagai informasi, China telah menindak mata uang kripto dan menerapkan kontrol ketat terhadap pergerakan modal yang melintasi perbatasannya.

Namun masyarakat China masih dapat memperdagangkan token seperti Bitcoin di bursa kripto, dan investor China juga dapat membuka rekening bank di luar negeri untuk membeli aset kripto.

Trump mengatakan akan menetapkan dewan penasihat kripto untuk presiden dan menciptakan ‘stockpile’ Bitcoin menggunakan mata uang kripto yang saat ini dipegang pemerintah AS.

“Jangan pernah jual Bitcoin Anda,” kata Trump kepada seluruh warga AS.

“Jika saya terpilih, akan ada kebijakan untuk menyimpan 100% Bitcoin yang dipegang pemerintah AS dan yang akan dibeli di masa depan,” kata dia.

Ia berharap ke depan akan lebih banyak firma penambang Bitcoin di AS, meski 2021 lalu pernah menyebut mata uang kripto sebagai ‘scam’.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal penetapan Harga bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya BBM non subsidi yang akan di jual pada Agustus 2024.

Biasanya, badan usaha penyedia BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan mengubah produk harga BBM-nya pada awal bulan. Hal itu mengikuti ketentuan harga minyak mentah dunia diikuti dengan Indonesia Crude Price (ICP).

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (migas) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Mustika Pertiwi mengungkapkan bahwa penetapan harga BBM non subsidi pada bulan Agustus 2024 mendatang akan sesuai dengan regulasi yang sudah ada.

“Ketentuan sesuai regulasi,” jawab Mustika saat ditanya perihal harga BBM non subsidi yang akan berlaku pada Agustus 2024 mendatang, saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (29/7/2024).

Adapun, regulasi yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 14A Peraturan Presiden No 69 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

“Bahwa harga jual eceran jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” jelasnya.

Selain itu, Mustika menjelaskan regulasi lainnya seperti pada Pasal 10 Permen ESDM 20/2021 tentang perhitungan harga jual eceran BBM sebagaimana diubah dengan Permen ESDM 11/2022. Yang isinya:

a. Badan Usaha wajib melaporkan penetapan dan pelaksanaan harga jual eceran jenis BBM umum setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual eceran jenis BBM umum kepada Menteri melalui Dirjen

b. Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas laporan Badan Usaha.

Asal tahu saja, harga BBM non subsidi khususnya yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) belum mengalami perubahan harga terhitung sejak sejak lima bulan.

Bahkan sebelumnya, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar pemerintah tak lagi menahan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax (RON 92) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero).

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, hal ini dikarenakan bisa berdampak pada beban biaya BUMN tersebut, karena harga jual lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya. Terlebih, BBM Pertamax bukan lah produk subsidi.

“Untuk harga-harga yang memang non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, dan sebagainya, biarkanlah mekanisme pasar saja. Tidak usah diatur oleh pemerintah,” ungkap Sugeng dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (25/6/2024).

Menurutnya, untuk produk BBM non subsidi lebih baik dilepas sesuai dengan mekanisme pasar, dan kembali pada kebijakan awal di mana harga BBM non subsidi dapat dilakukan penyesuaian setiap bulannya.

“Kan itu juga diatur oleh pemerintah harganya, sehingga tidak ada keleluasaan yang fleksibel kadang-kadang itu tentang harga-harga yang non-subsidi. Biarkan diumumkan di publik saja bahwa harga turun naik sesuai dengan proses-proses produksi untuk menghasilkan 1 liter Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamax Turbo, misalnya,” paparnya.

Berbeda dengan BBM Pertalite (RON 90), lanjutnya, BBM tersebut diberikan kompensasi oleh pemerintah lantaran termasuk ke dalam Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Lagipula, lanjut Sugeng, BBM Pertalite saat ini juga memiliki selisih harga yang jauh dari nilai keekonomiannya dibandingkan dengan harga jual saat ini.

“Itu berat sekali hari ini. Karena Pertalite dengan harga jual Rp 10.000 (per liter), itu harga produksinya kurang lebih Rp 12.400. Bahkan akhir-akhir ini akan naik merangkak kurang lebih menjadi Rp 13.500. Jadi Rp 13.500 harga real-nya,” bebernya.

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) Mahfut Khanafi mengharapkan keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 tidak dimanfaatkan sebagai gerakan politik.

“Pansus ada boleh, tetapi kemudian jangan dipakai untuk gerakan-gerakan politik misalnya dalam proses transisi pemerintahan,” kata Mahfut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut dia sampaikan menyusul adanya sejumlah dugaan atau kecurigaan bahwa keberadaan Pansus Haji mengarah pada tujuan politis. Kecurigaan itu dapat muncul karena keberadaan Pansus Haji berdekatan dengan transisi pemerintahan.

“Terlepas benar atau tidak, itu silakan dibuktikan di proses hukum nanti. Setidaknya, jangan bikin gaduh dalam hal narasi haji karena orang Indonesia itu selalu bahagia setelah pulang haji,” ujar Mahfut menambahkan.

Tanggapan tersebut, dia sampaikan acara Dialog Publik Menelaah Kebijakan Inovasi Haji 2024 digelar PB HMI di Asrama Haji Yogyakarta, Sabtu (27/7).

Terkait dengan penyelenggaraan haji 2024, Mahfut menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah.

“Kalau seandainya kita berbicara fakta, tentu pesan kita kepada Kementerian Agama (Kemenag) yaitu teruslah memberikan pelayanan baik dalam hal haji, yang sudah baik ini ditambahi lagi,” ujar dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, saat itu, mengatakan bahwa Pansus Angket Haji akan bekerja secepatnya, termasuk bekerja saat masa reses.

Sosok konglomerat Jay Chaudhry dapat menjadi inspirasi bagi para pemilik perusahaan. CEO berusia 65 tahun ini mengubah setidaknya 88% karyawannya menjadi jutawan setelah menjual perusahaannya senilai US$ 70 juta.

Mengutip CNBC International, ketika Jay Chaudhry menjual perusahaan pertamanya senilai US$ 70 juta, dia tidak terlalu fokus pada kekayaannya sendiri, namun lebih fokus bagaimana hal tersebut dapat mengubah puluhan karyawannya menjadi jutawan.

Chaudhry saat ini dikenal sebagai pendiri dan CEO Zscaler, sebuah perusahaan keamanan siber berbasis komputasi awan yang bernilai sekitar US$ 28 miliar.

Perjalanan Chaudhry dimulai pada tahun 1998. Saat itu Ia adalah seorang pengusaha pemula yang menjual startup yang Ia bangun bersama istrinya, Jyoti. Perusahaan tersebut bernama SecureIT, Ia menjualnya kepada VeriSign dalam sebuah kesepakatan jual-beli saham dan mendapatkan untung besar.

“Hampir dua tahun setelah kesepakatan itu ditutup, ketika harga saham VeriSign melonjak, lebih dari 70 dari 80 karyawan SecureIT, di atas kertas menjadi jutawan,” kata Chaudhry kepada CNBC Make It.

“Orang-orang menjadi gila di perusahaan, karena mereka tidak pernah memikirkan uang sebanyak itu,” katanya.

“Banyak dari mereka membeli rumah baru. Mereka membeli mobil baru. Saya kenal seorang pria, dia mengambil cuti enam bulan, menyewa [rumah mobil] dan berkeliling negeri. Mereka bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan,” ungkapnya.

Antara waktu akuisisi hingga Februari 2000, saham VeriSign meroket lebih dari 2.300%, ditutup pada harga tertinggi US$ 253 per lembar saham, dibantu oleh dua kali pemecahan saham dan gelembung sementara untuk saham-saham teknologi.

Gelembung tersebut pecah pada tahun itu, dan saham VeriSign kehilangan sekitar 75% dari titik tertinggi tersebut pada akhir tahun 2000, hingga akhirnya merosot ke titik terendah hampir US$ 4 pada tahun 2002.

Chaudhry mengingat nasihat dari Jim Bidzos, ketua VeriSign saat itu, tentang apa yang harus dilakukan dengan sahamnya, yaitu jual sebagian saham sedikit demi sedikit secara teratur.

“Strategi ini membantu Chaudhry meraup keuntungan dari melonjaknya saham VeriSign sebelum pasar jatuh,” katanya.

Karyawan SecureIT yang mempertahankan saham VeriSign mereka kemungkinan besar mendapat imbalan dari kesabaran mereka karena sahamnya ditutup pada harga US$ 254 per saham pada Januari 2021. Adapun harga ini berada di kisaran US$ 175 per saham.

Chaudhry mengaku, Ia tidak tahu kapan mantan karyawannya menguangkan saham mereka sendiri. Ketika dia meninggalkan VeriSign pada akhir tahun 1999, mantan karyawannya mengadakan pesta untuknya.

Menurutnya, Ia benar-benar memahami dampak keputusan untuk menjual SecureIT terhadap para karyawan tersebut.

“Saya pulang ke rumah malam itu dan melihat spreadsheet semua opsi [saham] yang mereka miliki, dan mengalikannya dengan harga saham VeriSign. Saat itulah saya menyadari bahwa hitungannya adalah sekitar 70 atau 80 jutawan, dengan opsi saham,” kata Chaudhry. “Itu sangat mengesankan.”

Apa yang dialami oleh para karyawannya membuat perbedaan. Chaudhry sendiri sudah memiliki cukup uang untuk merasa bahagia dengan Ia dan istrinya memiliki rumah kelas menengah yang bagus pada waktu itu meskipun tidak memiliki mobil mewah atau cicilan mewah.

Dia bangga terhadap kemampuannya untuk memberikan begitu banyak saham kepada para karyawan berkat pendekatan bootstrap-nya. Chaudhry dan istrinya mendanai SecureIT sendiri, mengosongkan tabungan mereka yang berjumlah sekitar US$ 500.000, alih-alih mencari investor dari luar.

“Hal ini memberi keleluasaan lebih banyak ekuitas di perusahaan untuk didistribusikan. Menurutnya hal ini bagus, karena para karyawanlah yang membuat perbedaan – mereka [bekerja] siang dan malam,” katanya.

Kisah ini mengingatkan kita pada miliarder lainnya, Mark Cuban, yang baru-baru ini mencatat bahwa Ia membagikan bonus kepada karyawan setelah menjual Broadcast.com kepada Yahoo senilai US$5,7 miliar pada tahun 1999.

“Tindakan tersebut mengubah ratusan karyawannya menjadi jutawan instan,” kata Cuban.

“Cuban telah memberikan bonus kepada karyawan di setiap perusahaan yang telah dijualnya, dimulai dengan akuisisi CompuServe atas perusahaan perangkat lunak MicroSolutions pada tahun 1990,”katanya kepada CNBC Make It bulan lalu.

Keuntungan tersebut termasuk penjualan saham mayoritasnya di HDNet, yang sekarang dikenal sebagai AXS TV, pada tahun 2019 dan Dallas Mavericks dari NBA tahun lalu, tulisnya di platform media sosial X.

“Dan hanya HDNet yang mengalami PHK setelah penjualan,” tambah Cuban.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!